AGROBISNISBONDOWOSOHEADLINENEWSPERTANIANREGIONAL

DPR RI Nasim Khan Turun Tangan Persoalan Kelangkaan Pupuk Di Bondowoso

×

DPR RI Nasim Khan Turun Tangan Persoalan Kelangkaan Pupuk Di Bondowoso

Sebarkan artikel ini
DPR RI Nasim Khan Turun Tangan Persoalan Kelangkaan Pupuk Di Bondowoso
DPR RI Nasim Khan Turun Tangan Persoalan Kelangkaan Pupuk Di Bondowoso

News Satu, Bondowoso, Selasa 4 Agustus 2020- Ir. M. Nasim Khan, Anggota DPR RI Komisi VI Dapil III Jawa Timur, melakukan reses keempatnya di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (4/8/2020).

Dalam Reses kali ini bertajuk Focus Group Discussion (FGD) tersebut  membahas keluhan masyarakat tentang permasalahan kelangkaan  pupuk  bersubsidi yang terjadi di Situbondo terutama di Bondowoso yang tak kunjung selesai.

Dari itu Anggota DPR RI  Ir Nasim Khan tersebut langsung, menggandeng perwakilan dari Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik sebagai pemateri dalam reses kali ini untuk menampung semua aspirasi dari masyarakat, terutama petani. Serta mengundang para Distributor dan perwakilan Kios di dua Kabupaten, yakni Bondowoso dan Situbondo.

“Kegaitan ini di lakukan karna bayaknya keluhan dari masyarakat tentang permasalahan pupuk yang terjadi di Situbondo terutama di Bondowoso yang tak kunjung selesai.Mulai dari adanya mark up harga pupuk subsidi hingga kelangkaan pupuk dan indikasi adanya distributor yang nakal karena telah mempermainkan harga pupuk, ” katanya.

Lanjut  Ir Nasim khan menyampaikan,   selaku wakil rakyat, kami menerima aspirasi. Ada masalah apa saya tampung yang bisa menjadi referensi saya sebelum kembali ke Senayan. Dan tidak bisa tinggal diam. Karena ini merugikan petani.

” Dari Petrokimia dan Pupuk Kaltim sebagai mitra kita ini juga siap menindak tegas jika terjadi kecurangan dalam penyaluran pupuk,” tandasnya.

Masih kata Nasim, Melihat adanya warga di beberapa kecamatan di Bondowoso mengeluh karena kekurangan pupuk, pihaknya meminta agar regulasi dari kabupaten setempat ditata kembali. Mulai dari e-RDKK dan koordinasi LPP kepada petani.

“Makanya petani harus dikawal oleh kabupaten melalui Dinas Pertanian, pembagiannya harus merata. Itu permasalahan yang harus dilakukan,” tukasnya.

Maka dari  itu, kata dia, permasalahan itu langkah yang dilakukan yakni dengan melakukan kroscek kepada kabupaten setempat. Baik dari Dinas Pertanian dan KP3.

“Dalam reses ini Forkopimda juga diundang. Dari sini kita akan bersinergi apa yang terjadi dan mencari solusinya,” imbuhnya.

Ia Menambahkan, disamping kabupaten membantu, pihaknya dari  tim NKI yang ada di desa juga akan membantu petani.

“Saya kira dengan kebersamaan semuanya bisa terselesaikan.  Dan saya juga meminta agar distributor harus bertanggung jawab untuk membantu petani,” pungkasnya. (Rokib)

Comment