News Satu, Sumenep, Rabu 6 Desember 2017- Serapan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga saat ini masih sangat rendah. Pasalnya, hingga menjelang tutup tahun ini, anggaran DKPP yang terealisasi baru sebesar 14 persen.
Salah satu anggaran yang tidak terealisasi tersebut yakni alokasi dana sebesar Rp 5,3 miliar untuk hibah dan bantuan sosial (Bansos) masih belum tersalurkan. Kondisi ini membuat anggota DPRD setempat geram. Bahkan ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, meminta kepala DKPP mundur dari jabatannya jika tidak bisa melaksanakan tugas.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumenep, Edy Sutrisno, tidak enggan memberikan komentar dengan dalih sedang mengerjakan SPJ yang menumpuk dengan Kasubag keuangan.
“Maaf ya mas. Saya masih mengurus SPJ. Ini masih menumpuk. Soalnya saya baru datang dari Jakarta,” kata kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep, Edy Sutrisno, saat ditemui di kantornya, Rabu (6/12/2017), kepada sejumlah awak media.
Bahkan, saat wartawan meminta waktu sebentar untuk konfirmasi, mantan asisten umum Setkab Sumenep itu menyuruh menemui bawahannya, yaitu Kabid Produksi. Padahal, informasi tentang minimnya serapan anggaran di DKPP ini menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
“Temui pak Heru ya mas, Kabid Produksi,” ungkapnya.
Sementara, Kabid Produksi DKPP Sumenep, Heru juga tidak mau berkomentar ketika ditanya terkait minimnya serapan anggaran tersebut, termasuk maksimalisasi anggaran di sisa waktu yang ada. Menurutnya, untuk menjawab persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya.
“Waduh, gimana itu ya mas. Saya tidak tidak bisa berkomentar. Masih belum rapat internal, pak kadis kan baru datang dari luar kota,” imbuhnya singkat.
Sebelumnya, Plt Sekda Sumenep, R Idris mengaku akan menindak tegas OPD yang tidak merealisasikan anggaran sesuai dengan ketentuan, termasuk Pimpinan DKPP yang saat ini masih rendah dalam merealisasikan anggarannya.
“Jika hingga akhir tahun anggaran, Pimpinan DKPP masih belum bisa merealisasikan anggaran tahun 2017 semaksimal mungkin, maka pasti akan diberi sanksi,” ujar R Idris tanpa menyebutkan secara detail sanksi apa yang akan diberikan. (Ozi)
Comment