News Satu, Pamekasan, Jumat 6 Januari 2022- Rumah sakit umum daerah atau RSUD Waru yang merupakan julukan fasilitas kesehatan di pantai utara bumi gerbang salam sempat diberitakan tidak bisa melayani layanan kesehatan masyarakat dengan BPJS Kesehatan. Namun, terhitung mulai sekarang setelah memenuhi segala fasilitas yang disarankan oleh BPJS setempat hampir bisa dipastikan bisa kembali menerima masyarakat untuk dilayani fasilitas BPJS Kesehatan Pamekasan.
Nah, memang sebelumnya secara khusus Bupati Baddrut tamam Wakil Bupati RB Fattah Jasin mendatangi rumah sakit tersebut untuk menyerap aspirasi pegawai. Bahkan memastikan penerapan universal health coverge (UHC) terlaksana pada 7 januari 2023 sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.
Pasalnya, telah ada pemutusan kontrak RSUD Waru sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Nah, hal ini dinilai butuh pendekatan intensif baik ke dalam pihak rumah sakit maupun ke instansi BPJS sebagai pemangku layanan jaminan kesehatan masyarakat juga.
“Tugas direktur dan kita semua, kita tiga hari lagi sudah UHC. Saya ingin mendengar dari pak direktur bagaimana persiapan UHC ini. Misalnya orang datang alurnya bagaimana, tim teknis itu bagaimana, karena nanti kalau tidak diatur secara detail, pas saling lempar,” terang Bupati Baddrut Tamam.
Baddrut juga menegaskan, pihaknya kaget mendapat kabar adanya pemutusan kemitraan oleh BPJS terhadap RSUD Waru, sebab dalam waktu dekat Pamekasan akan menerapkan UHC. Sehingga kedepan masyarakat tidak harus membayar biaya pengobatan ketika datang ke fasilitas kesehatan, hanya cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
“BPJS itu mitra kerja pemerintah, seperti besanan. Kita mau bekerja luar bisa, memastikan UHC clear, pastikan UHC ini jangan sampai ada orang yang tidak terlayani. Kita juga harus memastikan di rumah sakit ini berjalan maksimal dan ideal,” tukasnya.
Tak ayal, ditegaskan soliditas dalam sebuah instansi itu menjadi harga mati lantaran kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi. Sehingga, RSUD sebagai instansi pelayanan kesehatan harus bekerja maksimal dalam semua hal, termasuk penerapan UHC tersebut.
Jadi dengan turun ke bawah sebagai bukti pemkab telah berkomitmen memberi pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat. Diantaranya melalui program UHC dengan anggaran mencapai Rp 77 miliar yang diberikan kepada BPJS.
“Artinya, kalau kita tarik uang itu, BPJS kan nolah-noleh juga. Makanya, pastikan di sini ICU-nya beres, dokter spesialis beres. Bismillah kita RSUD Waru ini maju, berkembang, dan menjadi rumah sakit yang luar biasa,” katanya.
Sementara itu, Direktur RSUD Waru Pamekasan, dr. Nanang Suyanto ungkap, BPJS menilai faskesnya tidak memenuhi standart kerja sama. Yakni dalam hal ketersediaan dokter spesialis anak dan tidak memenuhinya syarat ICU yang ada.
Pihaknya juga mengaku selama ini akan terus berusaha untuk memenuhi dua kriteria tersebut agar kembali bisa menjadi mitra BPJS. Nah, kini telah ada titik terang dan bisa menggembirakan masyarakat dengan sudah adanya kabar BPJS Kesehatan bisa lagi digunakan di RSUD Waru kedepan.
“Alhamdulillah untuk ICU kita sudah bisa menyediakan sesuai permintaan, termasuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis anak. Kami laporkan kepada BPJS untuk dilakukan verifikasi ulang agar kami bisa bekerja sama, dan bisa melayani masyarakat dengan baik,” tuturnya. (Yudi)
Comment