HEADLINEHUKRIMJAKARTAKORUPSINASIONALNEWSNEWS SATU

Maruarar Sirait Geram! Bantuan Warga Miskin Disikat, Jaksa Agung Diminta Turun Tangan

×

Maruarar Sirait Geram! Bantuan Warga Miskin Disikat, Jaksa Agung Diminta Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Maruarar Sirait Geram! Bantuan Warga Miskin Disikat, Jaksa Agung Diminta Turun Tangan
Maruarar Sirait Geram! Bantuan Warga Miskin Disikat, Jaksa Agung Diminta Turun Tangan

Jakarta, News Satu- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang seharusnya jadi harapan rakyat miskin, kini berubah jadi ladang bancakan. Dana sebesar Rp109,8 miliar untuk 5.490 unit rumah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diduga kuat diselewengkan oleh sejumlah pihak. Fakta mengejutkan, orang-orang kaya ikut menikmati bantuan rumah rakyat miskin.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Inspektorat Jenderal telah menemukan berbagai penyimpangan serius dalam pelaksanaan program BSPS 2024. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan siap menyerahkan hasil investigasi tersebut ke Kejaksaan Negeri Sumenep.

“Saya sudah telepon langsung Jaksa Agung. Kalau ada yang bermain, proses hukum harus segera jalan. Tidak ada ampun untuk pengkhianat rakyat!,” tegas Maruarar, Kamis (22/5/2025) di Jakarta.

Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menguak skema curang yang dilakukan secara sistematis:

– Pasangan suami-istri menerima bantuan secara terpisah walau satu KK.
– Upah tukang belum dibayar*, padahal dana sudah cair.
– Nota dari toko bangunan identik persis untuk 30 penerima, indikasi pemalsuan dokumen.
– Transfer dana mencurigakan Rp 2 juta dari penerima ke toko bangunan.
– Penerima bantuan adalah orang mampu, bahkan membangun rumah BSPS di halaman belakang rumah mewah mereka.

“Ada bangunan BSPS yang seharusnya pakai kolom beton, tapi tidak ada. Besinya mungkin dikorupsi. Ini penghinaan terhadap warga miskin!” ujar Irjen Kementerian PKP, Heri Jerman.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah memanggil 100 orang saksi untuk diperiksa di Islamic Center Bindara Saod, Sumenep. Mereka terdiri dari pejabat teknis, penyedia jasa, hingga penerima bantuan.

“Ini baru awal. Kami akan usut dari level bawah hingga dalang intelektualnya. Tidak ada tempat aman bagi penikmat uang rakyat!,” ujar seorang jaksa penyidik di lokasi. (Den)

Comment