Jakarta, News Satu- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengamuk atas dugaan korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, Menteri yang akrab disapa Ara itu memerintahkan pembersihan total, bahkan jika pelakunya adalah anak buahnya sendiri.
“Jangan ragu-ragu! Kalau terbukti, sikat! Termasuk aparat saya sendiri!,” ujar Ara, Selasa (27/5/2025), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.
Pernyataan keras itu dilontarkan usai Ara menerima laporan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP soal dugaan keterlibatan oknum internal dalam praktik busuk penyelewengan dana rakyat tersebut.
Ara bahkan secara terbuka bertanya kepada Irjen Kementerian PKP, Heri Jerman, soal kemungkinan keterlibatan bawahannya. Jawaban Heri membuat suasana makin panas, “Ada indikasi, Pak.”
“Kalau ada yang membacking, libas! Jangan kasih ampun. Kita mulai dari rumah kita sendiri!,” tegas Ara, dengan suara meninggi.
Menteri Ara menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik atas bobroknya pengawasan di lapangan. Bahkan ia menyebut nama Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
“Saya minta maaf ke rakyat Indonesia dan ke Pak Prabowo. Ini keterlaluan. Kalau sampai aparat saya ikut main, saya tidak akan lindungi,” pungkasnya.
Program BSPS seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperbaiki rumah tak layak huni. Tapi kenyataan di lapangan berbeda, laporan menyebut ada data ganda, kwitansi palsu, dan rumah yang tak pernah dibangun.
Kabupaten Sumenep jadi sorotan karena menerima alokasi BSPS terbesar, mencapai Rp109 miliar. Ara mengundang Ketua DPP PDIP, yang juga Ketua Banggar DPRRI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi ke Jakarta untuk mengklarifikasi persoalan ini.
“Saya undang Pak Said dan Pak Bupati karena Sumenep jadi episentrum kasus ini. Kita buka semua, jangan ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.
Ara menegaskan proses investigasi akan berjalan cepat dan tidak akan berhenti hanya di bawahannya. Jika terbukti, para pelaku akan diseret ke ranah hukum. Tidak peduli siapa pun yang terlibat.
“Bantu rakyat bukan untuk dikorup! Kalau terbukti main-main, penjarakan! Saya tidak butuh pegawai pengkhianat di kementerian ini,” pungkasnya. (Den)
Comment