Sumenep, News Satu, Rabu 2 Juli 2025- Konflik panas kembali terjadi di Pulau Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Warga menuding Camat Arjasa, Aynizar Sukma, ingkar janji dan mengkhianati komitmen bersama soal penghentian rencana survei seismik 3D yang akan dilakukan oleh perusahaan migas, Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI).
Kesepakatan tersebut sebelumnya diteken bersama masyarakat dan pihak KEI pada 16 Juni 2025, usai demonstrasi besar-besaran warga yang menolak keras kehadiran eksplorasi migas di perairan dangkal West Kangean.
Namun, kemarahan publik tersulut kembali setelah beredar rekaman rapat virtual via Zoom yang memperlihatkan Camat Aynizar kembali membuka diskusi bersama Pemkab Sumenep terkait kelanjutan survei migas.
“Ini bukan hanya pelanggaran kesepakatan. Ini pengkhianatan terbuka terhadap rakyat,” kecam Waila Sofia, Ketua Keluarga Kangean Yogyakarta (K2Y), Rabu (2/7/2025).
Waila Sofia menilai, manuver Camat Aynizar membuka kembali ruang untuk eksplorasi migas adalah bentuk penipuan publik, setelah dirinya dan pihak KEI secara eksplisit menandatangani 7 poin tuntutan aksi pada pertengahan Juni lalu. Tuntutan itu antara lain:
Meminta penghentian seluruh kegiatan eksplorasi migas di Kangea dan menuntut Camat Arjasa mundur dari jabatan.
“Warga sudah menolak. Camat dan KEI sudah tanda tangan. Sekarang malah main belakang. Kami pastikan, Kangean tidak akan diam,” tegas Waila dengan nada tinggi.
K2Y menyebut survei seismik bukan sekadar proyek biasa. Aktivitas itu berisiko besar pada kerusakan lingkungan, mengganggu biota laut, dan mengancam mata pencaharian ribuan nelayan tradisional di Pulau Kangean.
“Tambang migas bukan pembangunan. Itu penjajahan sumber daya! Kangean bukan tanah tak bertuan yang bisa diobrak-abrik demi kepentingan korporasi,” lanjutnya.
Sebelumnya, KEI telah menggelar sosialisasi survei pada 12 Juni 2025, yang dikawal Forkopimcam dan mendapat restu Pemkab Sumenep. Namun rencana tersebut langsung disambut gelombang penolakan massif, termasuk aksi demonstrasi Forum Kepulauan Kangean Bersatu (FKKB) di Kantor Kecamatan Arjasa.
Saat itu, pendemo menyerahkan dokumen berisi 7 tuntutan, yang ditandatangani Camat Arjasa dan perwakilan KEI dengan tulisan tegas dan disetujui, 16 Juni 2025. Namun hanya dua minggu berselang, rekaman Zoom Camat dan Pemkab memantik badai baru. Di mata publik, tindakan ini membuktikan bahwa komitmen pemerintah hanyalah sandiwara, dan rakyat Kangean kembali dipermainkan.
Dihubungi wartawan, Camat Aynizar Sukma enggan memberikan komentar atas tudingan pelanggaran kesepakatan. Ia hanya menyampaikan bahwa sikap diamnya adalah demi menjaga kondusivitas. Namun warga tak lagi percaya.
“Diam bukan netral. Diam itu tanda berpihak. Kami tidak butuh pemimpin yang takut membela rakyatnya sendiri,” pungkas Waila.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, gelombang perlawanan terhadap KEI dan pemerintah lokal tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Kangean, tanah laut yang subur, kini bersiap menghadapi gelombang konflik antara kepentingan rakyat dan kerakusan investasi migas. (Roni)
Comment