Sumenep, News Satu, Jumat 11 Juli 2025- Di saat banyak daerah masih terseok membenahi layanan dasar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, justru tampil menonjol. Di bawah komando Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, Sumenep berhasil menuntaskan Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan hampir sempurna: 99,73%. Ini bukan sekadar angka—ini tamparan telak bagi anggapan bahwa daerah kepulauan selalu tertinggal.
Keberhasilan ini diganjar Penghargaan UHC Kategori Utama dari Presiden RI, yang diserahkan langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi di TMII Jakarta. Fakta garangnya? Sumenep jadi satu-satunya kabupaten di Pulau Madura yang mendapat penghargaan tersebut.
“Baik UHC maupun PKG, keduanya gratis. Meski berbeda, tujuannya tetap satu: rakyat sehat, negara kuat,” tegas Bupati Fauzi, Jumat (11/7/2025).
Tak hanya bicara di atas kertas, UHC Sumenep dijalankan sejak 7 November 2022 dan mencakup 1.137.864 jiwa dari total 1.140.957 penduduk. Program ini bukan prestasi instan—syaratnya ketat:
– Cakupan UHC di atas 98%
– Tingkat keaktifan JKN lebih dari 80%
– Kontribusi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) melebihi rata-rata nasional
– Nihil tunggakan iuran sejak program berjalan hingga akhir 2023
“Sumenep membuktikan bahwa keterpencilan bukan alasan. Kami tunjukkan bahwa komitmen bisa mengalahkan segala keterbatasan,” kata drg. Ellya Fardasah, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep.
Pemkab Sumenep juga menggenjot Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Sasarannya semua usia: dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Tujuannya jelas—deteksi dini penyakit, bukan menunggu rakyat terkapar di rumah sakit.
“Kesehatan bukan soal pengobatan, tapi soal pencegahan. Kami datang lebih dulu sebelum penyakit menyerang,” tambah Ellya.
Program ini sekaligus menjadi pondasi lahirnya masyarakat produktif yang sehat jiwa dan raga.
Langkah progresif ini adalah pengejawantahan dari visi besar Bupati Fauzi, yang menempatkan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebagai fondasi utama pembangunan. Bagi Fauzi, kesehatan bukan fasilitas—tapi hak dasar warga.
“Kalau rakyat sakit, ekonomi lumpuh. Kalau rakyat sehat, pembangunan bergerak. UHC ini bukan proyek, ini amanat,” tandasnya.
Apresiasi dari pemerintah pusat bukan garis akhir. Bagi Fauzi dan timnya, itu justru titik awal untuk tancap gas lebih dalam lagi, meluaskan layanan dan memastikan setiap warga—bahkan di pulau terluar—merasakan negara hadir. (Rose)
Comment