Jakarta, News Satu, Jumat 11 Juli 2025- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, mengeluarkan peringatan keras dalam rapat kerja bersama enam Menteri Koordinator (Menko) terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Ia menyebut, tahun 2026 dunia menghadapi potensi konflik global yang serius.
“World Economic Forum sudah menyatakan, risiko global tertinggi 2026 adalah perang. Ini bukan skenario biasa. Negara harus menyiapkan diri,” tegas Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Peringatan Politisi PDI Perjuangan Said Adbullah dilontarkan saat rapat strategis bersama jajaran Menko, mulai dari Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Politisi asal pulau Madura ini, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh—baik politik, ekonomi, hingga ketahanan sosial.
“Risiko geopolitik bukan main-main. Kita tidak bisa menghadapi 2026 dengan business as usual. Harus ada semangat siaga nasional dalam penyusunan APBN,” ujar bang Said sapaan akrab dari MH Said Abdullah ini.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto absen karena mendampingi Presiden. Namun Said tetap memastikan bahwa usulan anggaran dari pihak Airlangga akan diproses dengan asumsi telah mendapat restu formal.
“Menko itu jantung koordinasi. Bebannya berat. Tapi kami ingatkan, jangan sampai ketidakhadiran jadi alasan melemahkan kesiapan fiskal negara menghadapi gejolak global,” tambah Said.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang paripurna menegaskan bahwa tahun 2026 diproyeksikan penuh ketidakpastian global, mulai dari konflik militer, ketegangan geoekonomi, hingga disrupsi rantai pasok dunia.
“Kebijakan ekonomi dan fiskal 2026 tidak boleh biasa saja. Harus antisipatif dan siap menghadapi turbulensi global,” kata Puan.
Ia meminta seluruh kementerian menyusun kebijakan fiskal berbasis risiko dan ketahanan, dengan skenario terburuk sebagai dasar perencanaan.
Rapat kerja antara Banggar DPR dan para Menko menandai awal dari penyusunan RAPBN 2026 yang diproyeksikan sebagai anggaran paling krusial dalam satu dekade terakhir. DPR mengisyaratkan bahwa APBN harus menjadi senjata strategis, bukan sekadar dokumen keuangan.
“Kalau negara lain bersiap untuk perang dan krisis, Indonesia tidak boleh menutup mata. RAPBN 2026 harus siap bertempur,” pungkas Said Abdullah. (Den)
Comment