Jakarta, Rabu 30 Juli 2025 | News Satu – Operasi militer gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali membuahkan hasil signifikan. Dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) berhasil dilumpuhkan di dua distrik berbeda di Kabupaten Puncak, Papua, dalam operasi yang juga mengungkap keberadaan dokumen penting aliran dana ilegal yang menopang aksi separatisme bersenjata di wilayah tersebut.
Kedua operasi dilakukan pada Selasa (22/7/2025) di Kunga, Distrik Ilaga, dan Rabu (23/7/2025) di Gunalu, Distrik Onerik. Operasi dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah terhadap aksi kekerasan dan teror bersenjata dari kelompok separatis.
Dua orang yang dilumpuhkan adalah Lison Murib alias Limar Elas dan Alena Murib alias Alerid Murib, anggota aktif Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambon, membenarkan bahwa keduanya merupakan bagian dari jaringan bersenjata OPM.
Lison Murib diketahui sebagai buronan lama Polri sejak insiden penembakan warga sipil di Gedung OB-1 Kuala Kencana, Mimika, 30 Maret 2020. Ia berperan sebagai Komandan Batalyon Kunga OPM, mengoordinasi aksi bersenjata di wilayah pegunungan Papua.
Di lokasi kejadian, TNI menyita, yakni Uang tunai jutaan hingga puluhan juta rupiah, Lima unit HP, satu HT, satu teropong, Empat magazen senjata api, Amunisi kaliber 5,56 mm, Bendera Bintang Kejora, Stempel TPNPB, dokumen permintaan dana, dan perlengkapan komunikasi.
Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyebut operasi ini dilakukan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sesuai UU Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Setiap tindakan prajurit TNI dalam operasi ini dilaksanakan secara profesional, berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku,” tegas Kristomei dalam pernyataan resmi dari Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Penemuan dokumen yang memuat catatan permintaan dana dan perlengkapan logistik memperkuat dugaan keberadaan jaringan pendanaan ilegal yang dilakukan melalui pemerasan terhadap aparat sipil negara dan warga setempat. Dokumen tersebut juga mencantumkan nama-nama target dan jumlah nominal dana yang diminta kelompok separatis.
Kristomei menambahkan bahwa operasi militer ini tidak hanya bertujuan memutus rantai kekerasan, tetapi juga membongkar sistem pendanaan ilegal OPM.
“Ini bukan semata soal penindakan bersenjata. TNI juga fokus memutus jalur logistik dan keuangan kelompok separatis,” pungkasnya.
TNI tetap menjalankan strategi pendekatan teritorial dan dialog humanis, sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun stabilitas keamanan nasional di Papua. Menurut Kristomei, keterlibatan tokoh masyarakat dan pendekatan non-kekerasan tetap dijalankan berdampingan dengan operasi militer. (Den)
Comment