Jakarta, Senin 11 Agustus 2025 | News Satu- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati postur awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif pada Juli 2025. Kesepakatan ini menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan dipaparkan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah memproyeksikan pendapatan negara berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.800–Rp3.820 triliun. Defisit akan berada di level 2,53 persen PDB atau setara Rp706 triliun.
“Biasanya pemerintah mengajukan di batas atas. Target ini jelas lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025,” ujar Said, Senin (11/8/2025).
Kenaikan Signifikan dari APBN 2025
APBN 2025 diproyeksikan memiliki pendapatan Rp2.865,5 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak (PNBP) Rp477,2 triliun, dan hibah Rp1 triliun. Belanja negara mencapai Rp3.527,5 triliun, dengan defisit Rp662 triliun atau 2,78 persen PDB. RAPBN 2026 mencatat kenaikan signifikan, namun menurut Said, tantangannya tidak kecil. Dunia usaha global masih beradaptasi dengan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap banyak negara, sementara konflik geopolitik belum mereda.
“Di dalam negeri, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga,” ungkapnya.
Hilangnya PNBP Rp80 Triliun
Said menyoroti hilangnya penerimaan sekitar Rp80 triliun dari setoran dividen BUMN akibat revisi UU BUMN yang memunculkan Danantara. Pemerintah perlu mencari sumber penerimaan baru untuk menutup kekosongan tersebut. Postur RAPBN 2026 menjadi milestone penting untuk menjalankan program strategis Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Said menilai keberhasilan program ini akan menjadi game changer peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Saat ini 54 persen angkatan kerja hanya lulusan SMP ke bawah. Program ini krusial untuk memperbaiki struktur demografi tenaga kerja,” tegasnya.
Dorong KPBU dan Investasi Swasta
Menurut Said, APBN saja tidak cukup membiayai pembangunan. Pemerintah perlu memperluas skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan menggenjot investasi swasta.
“Investasi swasta adalah kunci penggerak ekonomi yang lebih ekspansif,” pungkasnya. (Den)
Comment