Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025 | News Satu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Tiga pegawai PT Telkom dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi kunci.
Ketiga pegawai itu adalah Toto Sugiharto, Deputy Executive General Manager Divisi Planning and Deployment PT Telkom; Tatok Anunta, PND SM Access Planning PT Telkom; dan Sasongko, PND SM Wireless Access Planning PT Telkom.
“Mereka diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (13/8/2025).
Selain tiga pegawai Telkom, KPK juga memanggil Eva Norvika, Manager Finance PT Sempurna Global Pertama (2024), dan Suhardi Tjoa, Direktur PT Star Global Indonesia.
Modus dan Dugaan Penyimpangan
Proyek digitalisasi SPBU ini melibatkan PT Telkom sebagai penyedia infrastruktur dan solusi digital, meliputi sistem pemantauan stok, penjualan BBM, transaksi pembayaran, hingga penyaluran BBM bersubsidi. Teknologi QR code diterapkan untuk pelanggan BBM bersubsidi demi mengontrol distribusi. Namun, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut adanya indikasi penggelembungan nilai pada setiap liter BBM yang dikeluarkan.
“Itu ada kemahalan dalam pengadaan digitalisasi tersebut,” tandasnya.
Kerugian Negara Masih Dihitung
Penyidik KPK kini tengah menghitung potensi kerugian negara. Berdasarkan informasi, setidaknya dua pegawai Telkom telah ditetapkan tersangka dengan inisial DR dan W, serta satu pihak swasta berinisial E yang merupakan Direktur PT Pasifik Cipta Solusi. Meski demikian, KPK belum membeberkan secara resmi jumlah total tersangka dan perannya masing-masing.
“Penyidik masih mempelajari modus korupsi dan aliran dana dalam kasus ini,” tukasnya.
Potensi Skandal Besar BUMN
Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal besar di sektor BUMN. Proyek digitalisasi SPBU seharusnya menjadi langkah strategis untuk efisiensi distribusi BBM dan mencegah kebocoran subsidi, namun justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Jika terbukti, kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program digitalisasi sektor energi. (Den)
Comment