Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025 | News Satu- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah dan para pemegang kekuasaan tidak boleh bersikap anti-kritik. Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Puan menekankan pentingnya memberi ruang luas bagi rakyat untuk bersuara, berserikat, dan berkumpul sebagai bagian dari prinsip demokrasi.
“Kini kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif, memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik,” ujar Puan.
Politisi PDI Perjuangan ini, mencontohkan fenomena kritik publik di media sosial yang dikemas dengan gaya unik, mulai dari tagar #KaburAjaDulu, sindiran “Indonesia Gelap”, hingga lelucon politik “Negara Konoha” dan simbol bendera “One Piece”. Menurutnya, ekspresi ini mencerminkan keresahan rakyat yang dikomunikasikan dengan bahasa generasi masa kini.
Makna di Balik Kritik
Puan menekankan bahwa setiap kritik, baik berupa kata, gambar, maupun simbol, memiliki pesan mendalam.
“Di balik setiap kata ada pesan, di balik pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan,” tegasnya.
Menurutnya, yang dibutuhkan pemerintah bukan hanya mendengar, tetapi memahami kritik tersebut secara substantif. Hal ini, kata Puan, menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik dalam menjalankan amanah rakyat.
Pesan untuk Pemegang Kekuasaan
Lebih lanjut, Puan mengingatkan seluruh pemegang kekuasaan agar melayani rakyat dengan sepenuh hati dan tidak menunda-nunda perbaikan.
“Jangan biarkan rakyat menunggu, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan membangun,” pungkasnya.
Ia optimistis jika ruang demokrasi terjaga, Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai kenyataan yang diraih bersama. (Den)
Comment