Sumenep, Selasa 19 Agustus 2025 | News Satu- Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Fauzi Wongsojudo, memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sudah mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan. Namun, pelaksanaan mutasi baru dijadwalkan setelah Agustus 2025.
“Izin mutasi telah diberikan oleh Kemendagri, namun pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah Agustus,” ujar Bupati Fauzi di Sumenep, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, mutasi jabatan di pemerintahan daerah tidak bisa dilakukan sembarangan. Prosesnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, sebagai bagian dari mekanisme administrasi yang berlaku.
Kekosongan Jabatan Strategis Ganggu Efektivitas Pemerintahan
Saat ini, Pemkab Sumenep menghadapi kekosongan pada dua jabatan strategis yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Inspektur Inspektorat Daerah serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kami menunggu waktu yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut setelah izin mutasi berlaku penuh,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Kekosongan jabatan tersebut dinilai mempengaruhi efektivitas kinerja Pemkab Sumenep, terutama dalam pengawasan internal dan pengelolaan sumber daya aparatur. Dua sektor ini merupakan pilar penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan program prioritas daerah.
Rotasi, Mutasi, dan Promosi untuk Penyegaran Birokrasi
Pemkab Sumenep berkomitmen mengisi jabatan-jabatan kosong secara definitif melalui mekanisme sesuai aturan. Mutasi jabatan juga diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
“Mutasi bukan sekadar rotasi, tetapi bentuk penyegaran untuk memperkuat birokrasi agar lebih profesional. Fokus utama kami tetap pada pelayanan masyarakat dengan tagline Bismillah Melayani,” tegas Fauzi.
Langkah mutasi jabatan ini juga diharapkan menjadi strategi efektif untuk mendukung pencapaian program-program prioritas daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. (Robet)
Comment