Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025 | News Satu- Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan partainya tidak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDI Perjuangan memilih mengambil posisi sebagai penyeimbang atau sparing partner yang konstruktif, sesuai amanat Kongres ke-6 PDIP di Bali.
“Kalau hasil keputusan kongres kami, kongres ke-6 di Bali, kami tetap menjadi sparing partner pemerintah,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Penyeimbang, Bukan Oposisi
Said menekankan, meski berada di luar kabinet, PDIP tidak mengambil peran oposisi total. Partai banteng akan mendukung program pemerintah yang pro-rakyat, namun tidak segan melontarkan kritik tajam jika kebijakan dianggap menyimpang dari kepentingan bangsa.
“Kami penyeimbang, kami sparing partner pemerintah yang konstruktif,” tegas Said.
Apresiasi kepada Presiden Prabowo
Di sisi lain, Said menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia memastikan, langkah politik tersebut lahir dari ketulusan Presiden, bukan karena ada kesepakatan politik transaksional.
“Kami yakini sepenuhnya, baik Presiden maupun Ibu Megawati, bahwa pemberian amnesti itu yang pertama tulus dari Presiden, yang kedua memang tidak ada transaksional,” ujarnya.
Konsistensi PDIP
Keputusan untuk tetap berada di luar kabinet menegaskan konsistensi PDIP dengan hasil kongres partai. Said menegaskan, meskipun tidak mengambil kursi menteri, partai besutan Megawati Soekarnoputri tetap menjadi salah satu kekuatan besar di parlemen dengan 110 kursi DPR.
“Tidak masuk kabinet, di luar kabinet, apapun istilahnya, kami adalah penyeimbang pemerintah,” pungkasnya.
Analisis Politik
Sikap ini menunjukkan strategi politik PDIP sebagai oposisi konstruktif yang mengedepankan fungsi check and balance dalam demokrasi. Di tengah dominasi koalisi besar pendukung Prabowo, peran PDIP diyakini dapat menjaga kualitas demokrasi dan menekan potensi abuse of power. (Den)
Comment