Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025 | News Satu- Situasi global yang tidak menentu akibat perang konvensional dan perang dagang menjadi tantangan serius bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa krisis global harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Same storm, different boats. Kita menghadapi badai yang sama, tetapi kemampuan setiap negara berbeda. Indonesia harus menjawab dengan strategi yang tepat,” ujar Said dalam rapat pembahasan RAPBN 2026 di Jakarta, Kamis (21/8/2025)
Menurut Said, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 sebesar 3 persen, naik dari 2,8 persen tahun ini. Sementara ekonomi negara berkembang diproyeksikan tumbuh 3,9 persen. Ia optimistis proyeksi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk tumbuh inklusif dengan kebijakan fiskal yang adaptif, komprehensif, dan efektif.
”Kita harus mengubah pola pikir. Setiap krisis sekecil apapun harus dilihat sebagai peluang mengubah tatanan ekonomi. Kecepatan merespon menunjukkan kemampuan kita menghadapi krisis,” jelasnya.
Said menekankan bahwa tren proteksionisme akibat perang dagang harus dijawab dengan ketahanan pangan dan energi. Ia mencontohkan India yang memiliki strategic petroleum reserve, sementara Indonesia masih perlu menyiapkan langkah serupa.
Data kuartal I 2025 menunjukkan sektor pertanian tumbuh 10,52 persen, peternakan 8,8 persen, dan ekspor nasional naik 6,6 persen.
“Capaian itu sebagai modal awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang perlu diperkuat dalam kerangka kebijakan strategis jangka panjang,” tandasnya.
Namun, kebijakan tarif tinggi yang diumumkan Presiden Donald Trump pada April 2025 dinilai berpotensi mengguncang perdagangan global. Said menegaskan bahwa ekspor harus tetap dijaga agar neraca perdagangan tetap positif.
“Diplomasi perdagangan harus lebih adaptif, jangan hanya bergantung pada Tiongkok dan Amerika Serikat. Kita harus lebih ekspansif ke negara lain agar tidak terseret konflik dagang,” tegasnya.
Said juga menyoroti depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Meski menguntungkan ekspor, hal itu juga menambah biaya impor. Ia mendorong pemerintah memperluas transaksi internasional menggunakan local currency dengan mitra dagang strategis, agar tidak terlalu bergantung pada USD.
Pertumbuhan investasi kuartal I 2025 hanya 2,12 persen. Investor global cenderung wait and see, menempatkan dana pada aset safe haven seperti emas. Said menilai hal ini sebagai tantangan sekaligus peluang.
“Pemerintah harus meyakinkan investor bahwa modal mereka aman dan menguntungkan jika ditanamkan di sektor riil Indonesia. Investasi harus menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong permintaan domestik,” tukasnya.
RAPBN 2026 menargetkan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun, naik Rp 282,2 triliun dari 2025. Namun Said mengingatkan agar pemerintah tidak menaikkan tarif pajak yang bisa membebani rakyat.
”Jangan berburu di kebun binatang. Perbesar skala usaha dan jumlah pelaku usaha agar penerimaan perpajakan meningkat,” ungkapnya.
Ia juga mengkritisi penurunan dana transfer ke daerah dan desa dari Rp 919 triliun di 2025 menjadi Rp 650 triliun di 2026. Penurunan ini dikhawatirkan menghambat pelayanan publik dan memaksa daerah menaikkan pajak lokal yang membebani rakyat.
Selain itu, ia mendorong pemerintah memperbaharui data kemiskinan sesuai perubahan Purchasing Power Parity (PPP) agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Said menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Ia mengingatkan agar program-program strategis pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi game changer.
“Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumber daya. Kebijakan ekonomi harus jadi navigasi jelas bagi pelaku usaha, sekaligus menjaga kepentingan nasional,” pungkasnya. (Den)
Comment