HEADLINEHUKRIMJAKARTAKORUPSIKPKNASIONALNEWSNEWS SATU

Dugaan Suap Tambang Rp3,5 Miliar Dibongkar, Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Diperiksa KPK

×

Dugaan Suap Tambang Rp3,5 Miliar Dibongkar, Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Diperiksa KPK

Sebarkan artikel ini
Dugaan Suap Tambang Rp3,5 Miliar Dibongkar, Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Diperiksa KPK
Dugaan Suap Tambang Rp3,5 Miliar Dibongkar, Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Diperiksa KPK

Jakarta, Selasa 9 September 2025 | News Satu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur. Kali ini, giliran Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Walfiaries Tania (DDW) yang dipanggil dan diperiksa penyidik KPK pada Selasa (9/9/2025).

“Pada hari Selasa, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdri. DDW selaku Ketua Kadin Kalimantan Timur,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan persnya, Selasa (9/9/2025).

Nama Dayang Donna mencuat setelah Rudy Ong Chandra (ROC), Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Rp3,5 miliar untuk mengurus enam izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Dalam konstruksi perkara, uang suap itu diberikan dalam bentuk Dollar Singapura melalui perantara Iwan Chandra dan Sugeng, lalu diserahkan kepada Dayang Donna di sebuah hotel di Samarinda.

Kasus ini juga menyeret mantan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak (AFI). Namun, status tersangka AFI dihentikan lewat SP3 karena yang bersangkutan meninggal dunia pada 2025.

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur, menegaskan bahwa total tersangka dalam kasus ini berjumlah tiga orang yakni, AFI (Mantan Gubernur Kaltim, SP3 karena meninggal dunia), DDW (Ketua Kadin Kaltim), dan ROC (Rudy Ong Chandra, Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim). KPK memastikan pengusutan kasus suap tambang ini tidak akan berhenti.

“KPK berkomitmen mengusut praktik suap perizinan tambang yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Asep.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dari dugaan suap IUP yang telah bergulir sejak September 2024. (Den)

Comment