Jakarta, Kamis 18 September 2025 | News Satu- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Keuangan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara) tidak menyalahi aturan.
Menurutnya, dasar hukum kebijakan tersebut jelas tercantum dalam Undang-Undang APBN 2025 Pasal 31 ayat 2 dan 3, yang memberi kewenangan kepada bendahara negara untuk mengelola Saldo Anggaran Lebih (SAL), termasuk menempatkannya tidak hanya di Bank Indonesia, tetapi juga di lembaga tertentu yang diatur.
“Sehingga penempatan Rp 200 triliun itu bagi DPR no issue. Clear kalau dari sisi DPR, landasan hukumnya ada. Bukan tidak ada landasan hukumnya. Dari mana? Dari UU APBN Tahun 2025, Pasal 31 ayat 2 dan 3,” tegas Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Politisi asal Madura itu menambahkan, DPR lebih menekankan manfaat kebijakan ini bagi masyarakat, bukan hanya sisi legalitas.
“Justru isunya bagi DPR adalah Rp 200 triliun itu agar mampu meningkatkan produktivitas, daya beli, sehingga ekonomi bisa tumbuh,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi menempatkan dana pemerintah Rp 200 triliun ke lima bank Himbara: Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penempatan dana jumbo itu bertujuan memperkuat likuiditas perbankan, sehingga penyaluran kredit meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dana Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini. Bank mungkin sempat bingung menyalurkannya ke mana, tapi nanti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonomi bisa bergerak,” pungkasnya. (Den)
Comment