Surabaya, Senin 29 Desember 2025 | News Satu- Langkah cepat aparat kepolisian kembali menyita perhatian publik. Polda menunjukkan keseriusannya dengan memeriksa Samuel, sosok yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dalam pusaran kasus dugaan perampasan hak tanah yang menimpa Nenek Elina.
Pemeriksaan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa praktik mafia tanah mulai disentuh secara serius oleh penegak hukum. Respons cepat tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.
Senator yang akrab disapa Ning Lia menilai, penanganan kasus Nenek Elina tidak boleh berhenti pada individu semata, melainkan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat kecil.
“Langkah cepat Polda ini patut diapresiasi. Kasus Nenek Elina harus menjadi momentum titik terang untuk membongkar mafia tanah yang bekerja sistematis dan menyasar rakyat kecil yang lemah secara hukum,” tegas Lia Istifhama, Senin (29/12/2025).
Menurut Ning Lia, kasus yang menimpa Nenek Elina mencerminkan pola lama konflik agraria di Indonesia, di mana warga kecil kerap menjadi korban praktik manipulasi dokumen, permainan administrasi, hingga relasi kuasa yang timpang.
Lia menilai, keberanian aparat memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat merupakan pesan penting bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, modal, maupun jaringan.
“Selama ini banyak korban mafia tanah terpaksa bungkam karena tekanan dan ketakutan. Ketika aparat bergerak cepat dan transparan, harapan keadilan itu hidup kembali,” ujarnya.
Ning Lia juga mendorong agar proses hukum tidak berhenti pada tahap awal pemeriksaan. Ia meminta Polda mengusut hingga aktor intelektual dan jaringan mafia tanah, yang diduga selama ini bekerja rapi di balik meja.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mafia tanah hidup karena pembiaran. Jika satu kasus ini dibongkar serius, efek dominonya akan besar,” tambahnya.
Kasus Nenek Elina, lanjut Lia, telah menggugah nurani publik. Seorang lansia yang seharusnya menikmati masa tua dengan tenang justru harus berhadapan dengan konflik hukum terkait tanah yang diduga melibatkan praktik manipulatif.
Sorotan publik kini tertuju pada konsistensi aparat penegak hukum. Masyarakat menunggu apakah kasus ini akan berhenti sebagai isu sesaat, atau menjadi tonggak pembongkaran mafia tanah yang selama ini mencederai rasa keadilan.
“Ini bukan hanya tentang satu orang. Ini tentang ribuan warga lain yang menunggu keberanian negara untuk hadir,” pungkas Ning Lia. (Kiki)