Jakarta, Kamis 12 Februari 2026 | News Satu-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah menghadapi tekanan ekonomi eksternal yang dinilai semakin kuat dalam beberapa pekan terakhir. Peringatan itu disampaikan usai Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.
Diskusi tertutup tersebut menghadirkan enam ekonom lintas bidang, yakni Yanuar Rizky (moneter), Dr. Hendri Saparani (ketenagakerjaan), Awalil Rizky (fiskal), Dr. Yustinus Prastowo (perpajakan), Dr. Ester Sri Astuti (UMKM), dan Dr. Bhima Yudhistira (belanja negara). Forum itu membahas dinamika global dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.
Menurut Said, kecenderungan lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, dan FTSE yang bersikap wait and see hingga Mei mendatang harus dipahami sebagai peringatan serius.
“Kita sedang diterpa badai tekanan dari luar. Ini bukan situasi biasa dan perlu mitigasi nyata dari pemerintah, bahkan harus dipimpin langsung oleh Presiden,” tegas Said yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan, Kamis (12/2/2026).
Politisi Senior PDI Perjuangan ini mendesak Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera menggelar rapat koordinasi guna memastikan stabilitas tetap terjaga. Klaim fundamental ekonomi yang kuat atau target pertumbuhan 5,4–5,6 persen, menurutnya, tidak cukup untuk menenangkan pasar jika tidak dibarengi pembenahan tata kelola yang konkret.
Said juga menyoroti krisis kepercayaan investor di pasar modal. Ia menyinggung komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kebijakan free float 15 persen yang belum sepenuhnya terlaksana, serta praktik coordinated trading behavior atau aksi “goreng saham” yang dinilai merusak kredibilitas bursa.
“Yang paling dibutuhkan saat ini bukan sekadar pertumbuhan pasar modal, melainkan membangun trust. Tanpa kepercayaan, stabilitas akan rapuh,” ujarnya.
Said mengingatkan bahwa Mei 2026 berpotensi menjadi periode krusial seiring akumulasi evaluasi dari lembaga rating global. Untuk itu, Presiden diminta memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan OJK tetap terjaga agar mampu memitigasi dampak pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.
“Tekanan global harus dijadikan momentum memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem pengawasan pasar,” pungkasnya.
FGD tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, jajaran pengurus DPP termasuk Yuke Yurike, serta sejumlah anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. (Den)
