Lia Istifhama Ingatkan MBG Harus Tepat Sasaran Di Tengah Tekanan Fiskal

Surabaya, Kamis 26 Maret 2026 | News Satu- Anggota DPD RI Jawa Timur, Lia Istifhama, mengingatkan pemerintah agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak melenceng dari sasaran utama di tengah tekanan ruang fiskal negara yang semakin terbatas.

Menurutnya, program berskala nasional tersebut harus diprioritaskan bagi kelompok masyarakat paling rentan, yakni desil 1, 2, dan 3, agar efektivitas anggaran tetap terjaga dan manfaatnya benar-benar dirasakan.

“Program MBG ini sangat mulia, tetapi harus tepat sasaran. Fokusnya tidak boleh lepas dari masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya, Kamis (26/03/2026).

Lia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran, tetapi pada akurasi data penerima manfaat. Ia mengingatkan, salah sasaran justru berpotensi menurunkan efektivitas program.

Senator cantik DPD RI ini menjelaskan, perluasan cakupan program baru dapat dilakukan jika indikator kesejahteraan nasional sudah stabil, seperti akses layanan kesehatan gratis yang merata serta ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing.

“Jika aspek kesehatan dan ekonomi sudah terjamin, maka pemerataan program bisa diperluas,” jelasnya.

Namun, Lia juga mengingatkan potensi inefisiensi jika program diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi. Dalam kondisi tersebut, manfaat program dinilai tidak optimal bahkan berisiko tidak dimanfaatkan.

“Bisa saja penerima dari kelompok sejahtera tidak merasa program ini relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegasnya.

Aktivis Perempuan NU ini menilai, kondisi tersebut dapat menimbulkan pemborosan anggaran sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Lebih lanjut, Lia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari upaya konstruktif untuk penyempurnaan program.

“Saya mendorong agar setiap kebijakan, termasuk MBG, terus dievaluasi berdasarkan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data dalam penyaluran bantuan sosial, agar program pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan dan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. (Kiki)