Jakarta, Selasa 31 Maret 2026 | News Satu- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah segera melakukan penyesuaian kebijakan fiskal secara agresif guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah eskalasi konflik geopolitik global.
Tekanan dari konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel, Amerika Serikat, dan Iran dinilai berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi, termasuk sektor energi dan fiskal Indonesia.
“Kita menghadapi situasi global yang tidak biasa. Pemerintah harus responsif dan sensitif terhadap dinamika ini,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Salah satu langkah utama yang diusulkan adalah realokasi anggaran dengan memangkas belanja yang tidak mendesak. Ia menegaskan bahwa penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Said juga mendorong optimalisasi anggaran pada pos Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp370 triliun. Ia menilai, ruang fiskal tersebut harus dimanfaatkan secara terukur untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Lebih jauh, Said mengusulkan kebijakan tegas berupa penghentian kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak lagi relevan di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
“Kompensasi listrik untuk kelompok mampu harus dihentikan agar anggaran lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Politisi Senior PDI Perjuangan ini meyakini, langkah ini dapat membantu menjaga defisit APBN tetap di bawah batas aman 3 persen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tak hanya itu, Said juga menyoroti ketimpangan narasi kebijakan antara subsidi untuk masyarakat miskin dan kompensasi bagi kelompok mampu.
“Tidak boleh ada standar ganda. Jika untuk orang miskin disebut subsidi, maka untuk kelompok mampu tidak bisa terus disebut kompensasi,” tandasnya.
Meski mendorong efisiensi, ia menekankan bahwa kelompok masyarakat menengah tetap perlu mendapatkan perlindungan melalui insentif yang adil dan terukur. Usulan ini menjadi sinyal kuat agar pemerintah segera mengambil langkah strategis dalam merespons tekanan global, sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap sehat, tepat sasaran, dan berkeadilan. (Den)