KPU Bangkalan Buka Tahapan Pengajuan Bacalon Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019

KPU Bangkalan Buka Tahapan Pengajuan Bacalon Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019
KPU Bangkalan Buka Tahapan Pengajuan Bacalon Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019

News Satu, Bangkalan, Selasa 3 Juli 2018- Dalam rangka pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Jatim) menerima pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama l4 (empat belas) hari dengan rincian:

  1. Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2O18
  2. Waktu : 1) Hari pertama d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB

  1. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Bangkalan, Jl. RE Martadinata 1A Bangkalan

2. Ketentuan Bakal Calon

  1. Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa
  2. Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

3. Syarat Pengajuan Bakal Calon

  1. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah sesuai
  2. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap
  3. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap
  4. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon

4.Syarat Bakal Calon

Bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

  1. telah berumur 2 1 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  7. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  8. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
  9. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
  10. terdaftar sebagai pemilih;
  11. bersedia bekerja penuh waktu;
  12. mengundurkan diri sebagai:
    • gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
    • kepala desa;
  • perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  • Aparatur Sipil Negara;
  • anggota Tentara Nasional Indonesia;
  • anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  1. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
  2. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Mitik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  4. menjadi anggota Partai Politik;
  5. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  6. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
  7. dicalonkan hanya di I (satu) Dapil; dan
  8. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/ Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu

5. Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon

  1. Mempedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
  2. Formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
  3. Seluruh dokumen dibuat dalam I (satu)
  4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar
  5. Dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i diperoleh dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah serta BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi, atau BNN Pusat yang memenuhi syarat, yang daftarnya dapat diunduh di laman kpu.go.id.

6.Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

Informasi lebih lanjut tentang ketentuan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dapat diperoleh melalui Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan RE. Martadinata 1A Bangkalan atau menghubungi nomor telepon (031) 3090456

Data dan Informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pencalonan dapat diakses melalui kpu.go.id atau melalui laman website resmi KPU Kabupaten Bangkalan melalui kpu-bangkalankab.go.id. (adv/Syam)

 Untuk File PDF bisa di download disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.