News Satu, Pamekasan, Rabu 6 September 2017- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (FORMAASI) lakukan aksi demo di Dinas Pendidikan (Disdik) Jl. Dirgahayu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Aksi demo dilakukan terkait temuan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari hasil rekomendasi Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016.
Dalam aksi demo, Formaasi tuding Disdik ada main mata dengan beberapa oknum di wilayah hukum Pamekasan. Pasalnya, adanya penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di SMK III penggunaannya tanpa melalui APBD yang tanpa pengesahan dari pihak terkait.
Ketua Formaasi, Iklal Malaka mengatakan jika Disdik itu taat hukum tentu akan memberikan teguran ataupun sangsi kepada bawahannya yang sudah jelas lakukan tindakan melawan hukum.
“Disdik ompong karena sampai saat ini tetap adem ayem seolah tidak ada problem, padahal serapan anggarannya kurang lebih 555 juta dan 558 juta tanpa dokumentasi, ini sudah jelas adanya tindak pidana korupsi,” terang Iklal usai Aksi demo, Rabu (6/9/2017)
Kita memaklumi, lanjut Iklal, jika kasus tersebut terjadi di dinas yang lain. Akan tetapi, Disdik yang notabene serapan anggarannya 20% di ambilkan dari APBD.
“Ternyata Disdik mempergunakan tanpa di APBD kan terlebih dahulu. Ini bukan lembaga setan, tapi ini lembaga birokrasi,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Moh. Tarsun menanggapi bahwa pihaknya akan mengevaluasi dan menindaklanjuti tuntutan dan rekomendasi dari massa aksi demo Formaasi.
“Kami akan segera tindak lanjuti secepatnya utamanya mengenai Unit Produksi (UP) yang ada di SMK III, dan perlu diketahui bahwa tidak ada anggaran yang kami kucurkan kesana,”
Namun, massa aksi demo merasa kecewa atas penyampaian pihak Disdik yang dianggapnya tidak sesuai dengan tuntutannya, diakui Formaasi tetap akan mengawal kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. (Ipul)
Comment