News Satu, Sumenep, Rabu 29 Agustus 2018- Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali mendapat sorotan dari aktifis mahasiswa di Madura. Kali ini, aktifis yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) Mendesak Presiden Joko Widodo membubarkan BPWS.
Menurut Ketua KMS, Imam Arifin, kinerja BPWS sangat buruk, dan selama ini tak memberikan dampak yang bagus bagi pembangunan Madura. Padahal, menurut Imam, Pemerintah Pusat sudah memberikan anggaran yang besar kepada BPWS untuk melakukan pembangunan di Madura.
“BPWS itu anggaranya sejak berdiri hingga saat ini sangat besar, tapi mana bukti pembangunannya kok tidak tampak untuk kemajuan Madura,” ujarnya, Rabu (29/8/2018).
Yang ada, lanjut aktifis PKC PMII Jatim ini, banyak proyek BPWS diduga bermasalah.
“Malah ada proyeknya bermasalah, seperti Proyek Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang ada di Desa Candi Kecamatan Dungkek Sumenep, itu anggarannya mencapai 5,1 M. Proyek bermasalah itu bahkan pernah ditangani kejari Sumenep,” tandasnya.
Imam juga mencontohkan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ada di akses Suramadu sisi Madura seringkali banyak yang roboh. ” Kalau sering ada yang roboh kualitasnyakan perlu dipertanyakan, padahal anggarannya juga miliaran lho,” paparnya dengan nada serius.
Belum lagi, katanya BPWS selama ini melakukan pemberdayaan pada masyarakat-masyarakat Madura lewat pelatihan. Tapi menurutnya wujud hasilnya tidak jelas. ” Kalau setelah mereka dilatih terus dibiarkan ya hanya akan buang-buang anggaran,” tukasnya.
Imam menyebutkan, bahwa masih banyak program-program BPWS lainnya yang tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, kata Imam, karena dirinya menilai BPWS lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya bagi masyarakat Madura, lebih baik Presiden Jokowi mengevaluasi da membubarkan. ” Saya minta pada yang terhormat Presiden Jokowi, bubarkan BPWS,” desaknya.
Dalam waktu dekat, dirinya juga akan melakukan pertemuan dengan pemuda dan mahasiswa lintas Kabupaten di Madura untuk membahas desakan pembubaran BPWS.
“Kita nanti juga akan berkirim surat resmi ke Presiden untuk mendesak pembubaran,” pungkasnya. (red)
Comment