News Satu, Sumenep, Kamis 29 Maret 2018- Dinilai lemah dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) gelar aksi demo ke Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim).
Dalam aksinya puluhan mahasiswa ini membentangkan poster yang bertuliskan protes pada wakil rakyat. Selain itu, para aktivis ini juga membangun sebuah ‘Kuburan’ mini di depan kantor DPRD Sumenep, hal itu sebagai bentuk protes mereka yang kesal dengan kinerja para wakil rakyatnya tersebut.
“Kami sengaja membangun kuburan mini dengan bertuliskan kinerja anggota DPRD Sumenep sudah wafat, hal itu dibuktikan dengan adanya 20 raperda yang belum tuntas pada tahun 2017,” ujar Sutrisno Korlap Aksi, Kamis (29/3/2018).
Selain itu, para mahasiswa juga menuding selama ini para wakil rakyat hanya suka pelesiran keluar kota dengan kedok Kunjungan Kerja (Kunker), padahal tujuan utama mereka hanya jalan-jalan. Padahal masih banyak pekerjaan yang belum dituntaskan, bahkan pada tahun 2017 ada 15 Raperda yang harus dikerjakan, namun hanya empat (4) Raperda saja yang telah dituntaskan.
“Masa dalam waktu satu tahun hanya mampu mengerjakan 4 raperda saja, saya sangat kecewa dengan kinerja para wakil rakyat yang terhormat ini,” tandasnya.
Padahal lanjut Aktivis PMII Sumenep ini, para wakil rakyat mendapatkan fasilitas yang cukup fantastis dan terkesan dimanja. Namun anggaran yang diterima para wakil rakyat ini tidak sesuai dengan kinerjanya yang sangat lamban.
“Wakil Rakyat kita itu sangat lemah dalam menjalankan fungsi kontrol, karena hingga kini Raperda terbengkalai. Mereka hanya bisa menghabiskan uang rakyat, sedangkan diluar sana rakyat menderita,” tukasnnya.
Kedatangan aktivis FKMS ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumenep, Faisal Muhlis dan Ketua BP2D, Hosaini Adhim diruang Komisi III. Bahkan sempat terjadi perdebatan yang cukup seru, diantaranya ada dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan anggota dewan. Namun mendapatkan jatah ‘materi’ anggaran.
“Kami menduga ada dugaan kunker fiktif yang dilakukan oknum dewan. Saat ada kunker, oknum malah tidur di rumah. Namun, tetap saja mendapatkan haknya dari anggaran yang tertuang dalam APBD,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis membantah jika dinilai ada oknum dewan kunker fiktif. Sepengetahuan tidak ada, semua mengikuti kunjungan.
“Sampai detik ini tidak ada kunker fiktif itu,” jelasnya pada Mahasiswa.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep ini menergaskan, jika memang ada anggota dewan yang melakukan perbuatan seperti itu, pihaknya akan melakukan penindakan dan pengusutan.
“Silakan laporkan siapa anggota dewan itu, pasti kami akan melakukan pengusutan dan penindakan. Apalagi sudah ada nama, kita jadi dewan kan bukan karena anggota dewan yang lain,” pungkasnya. (Roni)
Comment