Surabaya, Sabtu 8 November 2025 | News Satu- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang dikabarkan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam (7/11/2025).
Pernyataan tegas Said Abdullah ini menepis isu bahwa partai akan melindungi kadernya yang tersandung kasus hukum. Ia menegaskan, PDI Perjuangan berdiri di barisan pemberantasan korupsi dan menghormati penuh kewenangan KPK.
“Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT. Kami menghormati proses hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK,” ujar Said Abdullah dalam keterangan resminya, Sabtu (8/11/2025).
Said menegaskan partainya berkomitmen untuk mendukung langkah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Menurutnya, integritas adalah harga mati bagi seluruh kader partai berlambang banteng tersebut.
“Kami menghormati kewenangan KPK dan menjunjung asas praduga tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Politisi senior asal Sumenep itu juga menegaskan, arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu jelas: tidak boleh mencampuri urusan hukum dan jangan melindungi kader yang terlibat korupsi.
“Seperti yang selalu diingatkan Ibu Megawati, kami tidak boleh mempengaruhi atau mengintervensi proses hukum dalam bentuk apa pun,” tambahnya.
Lebih jauh, Said menilai korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan mendukung penuh setiap langkah KPK dalam menegakkan keadilan.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kami mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi oleh KPK,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Said juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas kasus yang menimpa kadernya tersebut. Ia menyesalkan jika masih ada pejabat daerah dari PDI Perjuangan yang gagal menjaga amanah publik.
“Kami mohon maaf kepada warga Ponorogo. Jika yang bersangkutan belum amanah, itu menjadi pelajaran penting bagi kami,” ujarnya.
Ia memastikan, kasus ini akan menjadi evaluasi besar-besaran di internal PDI Perjuangan Jawa Timur, termasuk dalam pembinaan kader, rekrutmen politik, hingga pengawasan terhadap kepala daerah.
“Peristiwa ini menjadi cermin untuk berbenah. Kami akan memperkuat pembinaan kader dan menekan biaya politik agar tak melahirkan praktik-praktik menyimpang,” tutup Said Abdullah. (Den)
Komentar