Probolinggo, Jumat 6 Februari 2026 | News Satu- Pemerintah Kota Probolinggo kembali mencatatkan langkah progresif di sektor kesehatan. Tahun 2026, Pemkot resmi meluncurkan Digitalisasi Posyandu dan Jam Tangan Kesehatan Terintegrasi Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (KGM) sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan berbasis data dan teknologi.
Program inovatif ini diluncurkan langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, didampingi Ketua TP PKK Kota Probolinggo dr. Evariani Aminuddin. Hadir pula kepala perangkat daerah, pimpinan rumah sakit, puskesmas, kader Posyandu, serta ibu hamil penerima manfaat.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kota Probolinggo dr. Intan Sudarmadi menjelaskan, Posyandu yang sebelumnya berfungsi sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) kini telah bertransformasi menjadi Posyandu 6 Standar Minimal (SM). Enam bidang layanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
“Seiring kompleksitas kebutuhan masyarakat, Posyandu kini mengintegrasikan seluruh siklus hidup melalui Integrasi Layanan Primer (ILP). Digitalisasi lewat aplikasi Siskia Mobile memudahkan kader melakukan pendataan dan pelaporan secara real time,” terang dr. Intan, Jumat (6/2/2026).
Saat ini, Kota Probolinggo memiliki 219 Posyandu di 29 kelurahan. Seluruhnya akan difasilitasi tablet digital untuk memperkuat sistem pengelolaan data kesehatan masyarakat. Digitalisasi ini dinilai krusial dalam pengambilan kebijakan berbasis data sekaligus mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI).
Tak hanya itu, Pemkot juga memperkenalkan jam tangan kesehatan bagi ibu hamil. Perangkat ini memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan ibu hamil, persalinan, masa nifas, hingga balita secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi strategi preventif untuk menekan risiko kematian ibu dan bayi.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa Kota Probolinggo menjadi kota kedua di Indonesia setelah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang mengimplementasikan digitalisasi Posyandu terintegrasi secara menyeluruh.
“Pembangunan harus dimulai dari data yang kuat. Digitalisasi Posyandu ini menjadi instrumen penting dalam monitoring, evaluasi, dan pengawasan kesehatan masyarakat. Seluruh Posyandu kita fasilitasi tablet agar pelaporan dan koordinasi semakin efektif,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi capaian penurunan signifikan AKI di Kota Probolinggo. Pada tahun 2025, AKI tercatat 82,37 per 100.000 kelahiran hidup, menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan, tenaga medis, dan kader Posyandu.
“Tablet ini sangat membantu kami dalam penginputan data dan pelaporan kegiatan Posyandu,” ujarnya.
Melalui digitalisasi Posyandu dan pemanfaatan teknologi kesehatan, Pemkot Probolinggo optimistis kualitas layanan kesehatan masyarakat akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara berkelanjutan. (Bambang)
