Jakarta, Minggu 8 Maret 2026 | News Satu- Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ratusan ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Merdeka, Jakarta, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai langkah tersebut sebagai pendekatan humanis yang strategis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengatakan dialog antara kepala negara dan tokoh agama menjadi sinyal penting bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi dengan elemen masyarakat di saat dinamika global semakin kompleks.
Menurutnya, konflik internasional—terutama yang berkaitan dengan Iran dan kawasan Timur Tengah—saat ini menjadi perhatian luas masyarakat dunia. Generasi muda yang semakin aktif mengikuti perkembangan global melalui media digital, kata dia, menunjukkan empati besar terhadap isu kemanusiaan.
“Sikap Presiden yang mengundang ulama dan pimpinan ormas Islam untuk berdialog mencerminkan pendekatan humanis sekaligus aspiratif. Apalagi situasi global sedang memanas dan isu kemanusiaan menjadi perhatian generasi muda,” ujar Lia, Minggu (8/3/2026).
Lia menilai simpati publik terhadap Iran semakin menguat setelah serangan yang menimbulkan korban jiwa, termasuk tokoh ulama serta warga sipil. Peristiwa tersebut memicu reaksi kemanusiaan dari berbagai kalangan masyarakat internasional. Ia menilai dialog antara pemerintah dan tokoh agama pada momentum bulan Ramadan menjadi langkah persuasif untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus meredam potensi kegelisahan publik.
“Pendekatan melalui tokoh agama sangat relevan, apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sensitivitas masyarakat terhadap isu kemanusiaan di Timur Tengah tentu sangat tinggi,” katanya.
Aktivis Perempuan NU ini juga melihat langkah Prabowo memiliki kemiripan dengan strategi Presiden pertama RI, Soekarno, yang aktif berdialog dengan ulama pada masa-masa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Menurut Lia, komunikasi intens antara pemimpin negara dan tokoh agama pada masa itu bertujuan menyatukan pandangan nasional agar tidak muncul perpecahan saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
“Sejarah mencatat Bung Karno rutin berdialog dengan ulama menjelang proklamasi untuk menyatukan pemikiran bangsa. Persatuan internal menjadi kunci penting sebelum Indonesia memperoleh dukungan dari negara lain,” tandasnya.
Senator cantik DPD RI ini menambahkan bahwa sejumlah negara muslim, termasuk Iran dan Palestina, merupakan pihak yang sejak awal menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, selain Mesir yang menjadi negara pertama mengakui kedaulatan RI.
Di sisi lain, Lia juga sempat menyoroti isu keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang sebelumnya memicu perhatian publik terkait kemungkinan iuran besar. Namun, ia mengaku lebih tenang setelah pemerintah memastikan tidak ada kewajiban pembayaran tersebut.
“Kami tentu lega karena tidak ada kewajiban iuran seperti yang sempat beredar. Apalagi Presiden juga menegaskan bahwa keanggotaan itu masih akan terus dikaji,” lanjutnya.
Menurut Lia, sikap pemerintah yang membuka ruang evaluasi menunjukkan kehati-hatian dalam menentukan posisi Indonesia di tengah konflik global, terutama terkait komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia pun meyakini bahwa pandangan para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis.
“Masukan dari para ulama memiliki nilai moral yang kuat. Saya yakin Presiden memahami aspirasi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menolak agresi terhadap kedaulatan negara lain,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pertemuan di Istana Merdeka tersebut dihadiri 158 pimpinan ormas Islam yang mewakili 86 organisasi, serta sejumlah tokoh Islam dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo bersama para pimpinan ormas membahas berbagai isu strategis, mulai dari situasi geopolitik dan geoekonomi global, konflik di Gaza dan Palestina, hingga perkembangan pascaserangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Selain isu internasional, diskusi juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial dalam negeri serta potensi dampak konflik global terhadap stabilitas Indonesia. (Kiki)
