Jakarta, Sabtu 23 Agustus 2025 | News Satu- Polemik pergantian Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) belakangan ini menimbulkan kesalahpahaman publik. Sejumlah pihak menarasikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memecat Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dari kursi Ketua DPD Jawa Tengah. Namun, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa hal tersebut bukan pemecatan, melainkan implementasi regulasi internal partai.
Said Abdullah menjelaskan, aturan rangkap jabatan di tubuh PDIP sudah diatur jelas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres ke-VI PDIP di Bali serta Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025. Aturan itu menegaskan bahwa pengurus DPP tidak boleh merangkap jabatan struktural di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Secara otomatis dianggap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali Ketua Umum Partai menentukan lain,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).
Dalam struktur kepengurusan hasil Kongres VI, Bambang Wuryanto kini menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif. Selain Bambang, tercatat Said Abdullah (Ketua DPD Jatim), Olly Dondokambey (Ketua DPD Sulut), dan Esti Wijayanti (Plt Ketua DPD Bengkulu) juga mengalami kondisi serupa.
“Norma partai jelas. Kami semua menunggu keputusan Ibu Ketua Umum. Bahkan saya sendiri sudah mengajukan surat pengunduran diri dari Ketua DPD PDIP Jawa Timur,” lanjut Said, yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Menurut Said, larangan rangkap jabatan ini dirancang agar struktur partai berjalan lebih efektif. Setiap pengurus, baik di pusat maupun daerah, diharapkan fokus penuh pada tugasnya masing-masing.
“Tujuannya supaya konsolidasi dan pengembangan partai bisa berjalan maksimal. Bukan berarti pemecatan, tapi penegakan aturan internal,” tegasnya.
DPP PDIP juga telah menjadwalkan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) serentak di seluruh Indonesia untuk menjaring usulan kepengurusan baru mulai dari tingkat cabang hingga provinsi. Proses ini dipastikan melibatkan kader akar rumput hingga DPC, dengan tetap mengikuti mekanisme partai.
Said menekankan bahwa framing seolah-olah Megawati Soekarnoputri bertindak otoriter adalah keliru. “Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai,” pungkasnya.
Dengan demikian, polemik “pemecatan” Ketua DPD PDIP sejatinya adalah konsekuensi hukum partai, bukan bentuk tindakan sepihak Megawati. (Den)
Comment