Jakarta, Jumat 2 Oktober 2026 | News Satu- Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Kepala BGN Sudaryono meminta pemerintah daerah turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan keamanan pangan, kebersihan dapur, serta kedisiplinan petugas yang melayani jutaan penerima manfaat MBG.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat peresmian serentak 480 SPPG di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi yang dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Dalam arahannya, Sudaryono meminta bupati, wali kota, dan seluruh jajaran pemerintah daerah tidak hanya mengawasi dari laporan administrasi, tetapi turun langsung melakukan pengecekan lapangan, termasuk pada dini hari saat proses persiapan makanan berlangsung.
“Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah kami mohon semua melakukan inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2 atau jam 3 pagi, dicek langsung kebersihan, kedisiplinan, dan pelaksanaan standar operasionalnya,” kata Sudaryono, Jumat (2/10/2026).
Langkah tersebut dilakukan menyusul masifnya ekspansi program MBG yang kini telah didukung oleh 27.022 dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Pada tahap terbaru, pemerintah meresmikan 480 SPPG baru yang tersebar di 16 provinsi, dengan fokus utama wilayah Indonesia Timur dan daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi.
Menurut Sudaryono, perluasan layanan MBG akan terus dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Setelah wilayah Indonesia Timur, pengembangan program akan dilanjutkan ke Kalimantan, Bali, dan sejumlah daerah prioritas lainnya yang masih menghadapi persoalan gizi anak.
“Hari ini kami fokus di Indonesia bagian timur. Minggu depan kami buka di Kalimantan, Bali, dan wilayah dengan angka stunting tinggi serta daerah yang memang sangat membutuhkan program MBG,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat tata kelola program MBG, BGN menerapkan aturan baru yang mewajibkan kepala SPPG atau kepala dapur hadir langsung memimpin operasional sejak dini hari. Sudaryono menegaskan kepala dapur tidak boleh hanya memberikan instruksi dari jauh, tetapi harus berada di lokasi dan memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Bahkan, BGN tidak akan ragu memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap kepala SPPG yang terbukti mengabaikan SOP dan membahayakan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Saya berlakukan kebijakan baru. Kepala dapur wajib hadir bersama tim sejak pukul 02.00 pagi. Kalau tidak sungguh-sungguh menjalankan SOP, siap-siap saya pecat. Karena kesehatan dan nyawa masyarakat jauh lebih penting,” tegasnya.
Untuk memastikan standar operasional diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia, BGN juga memberlakukan sistem presensi dan pengawasan digital melalui Zoom yang dipantau langsung oleh pimpinan sejak pukul 02.00 dini hari.
“Sistem tersebut diterapkan kepada seluruh jaringan dapur MBG yang jumlahnya kini mencapai lebih dari 27 ribu titik layanan,” tandasnya.
Selain pengawasan kehadiran petugas, BGN juga memperketat standar higienitas dalam proses pengolahan makanan. Setiap makanan wajib diberi label batas waktu konsumsi, petugas harus menggunakan sarung tangan, dan seluruh proses produksi harus mengikuti standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Sudaryono secara khusus menyoroti praktik pengolahan makanan yang tidak higienis dan meminta seluruh kepala dapur memberikan pelatihan rutin kepada petugas agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Semua harus sesuai SOP dan standar higienitas. Jangan ada lagi praktik pengolahan makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan,” pungkasnya.
BGN menegaskan penguatan pengawasan dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, tepat sasaran, dan mampu mendukung upaya pemerintah menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. (Den)
