Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026 | News Satu- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program Bedah Rumah terus digenjot pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi program BSPS tahun 2026 telah mencapai 46,72 persen dari target nasional sebanyak 400 ribu unit rumah. Capaian tersebut menunjukkan percepatan pelaksanaan program yang menjadi salah satu andalan pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengatakan progres program bedah rumah terus berjalan di berbagai daerah dengan tingkat pencapaian yang berbeda-beda.
“Sampai sekarang realisasinya sudah mencapai 46,72 persen secara nasional. Memang ada daerah yang progresnya lebih tinggi. Saat ini tidak ada lagi usulan baru, kami fokus menyelesaikan program yang sudah berjalan,” kata Fitrah Nur di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas 400 ribu rumah melalui program BSPS dengan total anggaran mencapai Rp8,57 triliun.
Meski waktu pelaksanaan terus berjalan, Kementerian PKP optimistis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Kita harus yakin target ini bisa tercapai,” ujarnya.
Di tengah percepatan program tahun berjalan, pemerintah juga mulai menyiapkan strategi pelaksanaan BSPS tahun 2027. Kementerian PKP menargetkan sebanyak 315 ribu unit rumah akan mendapatkan bantuan perbaikan maupun pembangunan rumah melalui program tersebut.
Untuk mempercepat realisasi, pemerintah berencana memulai pelaksanaan program lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Strategi tahun depan, pelaksanaan direncanakan sudah dimulai pada Februari atau Maret. Karena itu usulan dari daerah diharapkan sudah masuk pada Desember 2026,” jelas Fitrah.
Program BSPS menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam sektor perumahan karena menyasar langsung masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam alokasi anggaran Kementerian PKP tahun 2027 yang sebagian besar difokuskan pada program perumahan rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya menyatakan bahwa sekitar 92,23 persen dari total pagu anggaran kementerian tahun 2027 akan digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan penyediaan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Dari total pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2027 sebesar Rp11,76 triliun, sebanyak Rp10,85 triliun dialokasikan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara sisanya sekitar Rp913 miliar digunakan untuk Program Dukungan Manajemen.
Berdasarkan rincian anggaran tersebut, program BSPS kembali menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai mencapai Rp8,67 triliun untuk mendukung target perbaikan dan pembangunan 315 ribu unit rumah pada tahun 2027. Program BSPS sendiri merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya dengan mengedepankan prinsip gotong royong.
Melalui program ini, pemerintah berharap kualitas hunian masyarakat semakin meningkat, angka rumah tidak layak huni terus berkurang, serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terdongkrak secara berkelanjutan. (Den)
