Jakarta, Senin 10 November 2025 | News Satu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh. Fokus penyelidikan tertuju pada pengadaan dan pembebasan lahan yang diduga sarat penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyelidikan saat ini masih berada pada tahap awal, dengan fokus utama pada aspek pembebasan lahan, bukan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
“Materinya itu terkait dengan lahan, bukan masalah proses proyeknya. Ini ada beberapa komponen, dan yang kami lidik adalah soal pembebasan lahan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Asep menegaskan, KPK tidak mempermasalahkan keberlangsungan proyek strategis nasional itu, namun mendalami adanya indikasi praktik mark up harga tanah dan penjualan kembali tanah milik negara kepada negara sendiri.
“Kalau ada oknum yang memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan, misalnya harga tanah yang seharusnya Rp10 malah dibayar Rp100, tentu tidak wajar. Keuntungan yang tidak sah seperti itu harus dikembalikan kepada negara,” tegasnya.
Ia menyebut modus tersebut sebagai bentuk korupsi lahan berkedok pembangunan, yang memanfaatkan proyek strategis nasional untuk meraup keuntungan pribadi.
“Ada oknum yang menjual kembali tanah milik negara kepada negara. Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh-nya, tapi indikasi bahwa uang negara keluar untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibayar,” tambahnya.
KPK memastikan akan menelusuri aliran dana dan pola transaksi yang mencurigakan. Jika ditemukan pembayaran tidak wajar atau mark up harga, lembaga antirasuah itu akan menindak tegas dan memastikan uang negara dikembalikan ke kas negara.
“Kalau pembayarannya wajar tentu tidak akan kami perkarakan. Tapi kalau tidak wajar, apalagi tanahnya milik negara, uang itu harus dikembalikan karena negara dirugikan,” ujar Asep.
KPK kini tengah mengidentifikasi wilayah-wilayah lahan yang menjadi fokus penyelidikan, seperti di kawasan Halim, Bandung, hingga Tegal Luar.
“Kita tunggu hasilnya, apakah di Halim, Bandung, atau Tegal Luar. Yang jelas fokusnya adalah pengadaan lahannya,” tutup Asep. (Den)
Komentar