Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025 | News Satu- Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya mangkir dari jadwal pemeriksaan. Kehadirannya kali ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025), menjadi sorotan publik karena namanya disebut dalam dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Sudewo tiba pukul 09.42 WIB, didampingi dua orang. Namun, ia memilih irit bicara saat dicecar wartawan.
“Ya, memenuhi panggilan (KPK),” jawabnya singkat.
Mantan anggota Komisi V DPR RI itu mengaku tidak membawa dokumen tambahan dalam pemeriksaan.
“Nggak ada,” ucapnya.
Nama Sudewo sudah disebut penyidik sejak kasus ini bergulir. Juru bicara KPK, Budi, membenarkan bahwa Sudewo masuk dalam daftar penerima aliran dana proyek.
“Benar, SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee,” ujar Budi.
Dalam persidangan terdakwa Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan PPK Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023 lalu, terungkap fakta bahwa KPK pernah menyita uang Rp3 miliar dari rumah Sudewo. Uang tersebut berupa pecahan rupiah dan mata uang asing.
Jaksa bahkan menghadirkan bukti foto uang tunai saat Sudewo bersaksi di pengadilan. Namun, ia bersikeras bahwa uang itu bukan hasil suap, melainkan gaji sebagai anggota DPR dan hasil usaha pribadi.
“Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai,” klaim Sudewo kala itu.
KPK menyatakan akan menindaklanjuti temuan persidangan serta hasil pemeriksaan saksi.
“Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami, dan kami akan update proses penyidikan saudara SDW,” tegas Budi.
Kasus korupsi proyek DJKA Kemenhub ini sendiri menyeret sejumlah pejabat dan politisi. Nilai proyek yang terindikasi dikorupsi mencapai ratusan miliar rupiah, dengan pola suap melalui skema commitment fee kepada pejabat pembuat kebijakan. Kehadiran Sudewo di KPK diyakini akan membuka babak baru penyidikan, terutama terkait keterlibatan elite politik dalam skandal DJKA yang disebut-sebut sebagai salah satu mega korupsi di sektor transportasi darat. (Den)
Comment