Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025 | News Satu- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan pentingnya strategi ekonomi nasional yang realistis namun tetap memberi harapan di tengah ketidakpastian global. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Penyampaian Pokok-Pokok RAPBN 2026 bersama Menteri Keuangan RI.
Menurut Said, situasi ekonomi dunia masih bergejolak akibat perang dan perang dagang yang berimbas langsung pada stabilitas ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut menuntut pemerintah menyusun asumsi makro yang adaptif, kebijakan fiskal yang komprehensif, serta menjadikan krisis sebagai peluang untuk tumbuh lebih kuat.
“Situasi global yang penuh ketidakpastian akibat perang dan perang dagang menuntut Indonesia punya strategi ekonomi yang realistis namun tetap memberi harapan. Banggar DPR mendorong pemerintah menyusun asumsi makro yang adaptif, kebijakan fiskal yang komprehensif, serta melihat krisis sebagai peluang untuk meloncat lebih tinggi,” ungkap Said Abdullah, Rabu (27/8/2025).
Said menekankan bahwa pangan dan energi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan tahun 2026. Dua sektor ini dinilai sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Selain itu, pemerintah diminta menjaga kinerja ekspor agar neraca perdagangan tetap positif. Menurut Said, diplomasi perdagangan tidak boleh hanya bertumpu pada dua kekuatan ekonomi dunia – AS dan Tiongkok, melainkan juga memperluas kemitraan dengan negara lain.
“Kita harus membuka ruang lebih luas dengan berbagai mitra lain agar risiko ketergantungan dapat ditekan,” ujarnya.
Meski kinerja pertanian, peternakan, dan ekspor kuartal I 2025 cukup baik, Said menyoroti tren perlambatan investasi akibat ketidakpastian global. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan strategi lebih serius untuk menarik investasi, terutama di sektor riil. Stabilitas nilai tukar, perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional, serta strategi pendanaan baru juga dinilai penting agar dana masyarakat lebih produktif, tidak hanya terserap melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Lebih jauh, Said mengkritisi penurunan signifikan dana transfer ke daerah yang hanya dipatok Rp 650 triliun, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini berpotensi melemahkan kapasitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
“Kita harus memastikan agar kebijakan fiskal pusat tidak melemahkan kapasitas daerah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun, sebagian besar dari sektor perpajakan. Namun Said mengingatkan agar peningkatan penerimaan tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif, melainkan juga perluasan basis usaha agar lebih sehat dan berkelanjutan. (Den)
Comment