Jakarta, Senin 4 Agustus 2025 | News Satu- PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis sekaligus penyeimbang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, yang menekankan bahwa partainya akan berpihak pada kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memberi solusi bila ada penyimpangan arah kebijakan.
“Kalau pemerintah benar, PDIP akan mendukung. Tapi kalau kurang tepat, kami akan memberikan solusi alternatif,” tegas Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Sikap politik resmi PDIP disebut akan diumumkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Sabtu (2/8/2025). Meski begitu, arah politik PDIP menunjukkan partai berlambang banteng moncong putih ini tidak mengambil posisi oposisi keras, melainkan pengontrol pemerintahan dari luar kabinet.
Said menegaskan bahwa hingga saat ini PDIP belum bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, PDIP tetap menjalankan peran konstruktif dengan mendukung kebijakan yang prorakyat dan mengkritisi kebijakan yang menyimpang.
Hal senada diungkapkan Politikus PDIP Yasonna H. Laoly. Dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PDIP pada 30 Juli 2025, Megawati memberikan arahan agar seluruh kader PDIP tetap menjalankan fungsi kontrol dan mendukung kebijakan strategis negara.
“Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet. Kita tetap mendukung sebagai penyeimbang,” tegas Yasonna.
Langkah PDIP ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa partai terbesar dalam Pemilu 2019 itu tidak akan menjadi oposisi frontal, namun juga tidak akan tunduk begitu saja kepada kekuasaan. Fungsi kontrol legislatif akan digunakan untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat. (Den)
Comment