Jakarta, News Satu, Sabtu 28 Juni 2025- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan ketidaksabarannya untuk segera membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pembahasan dijadwalkan dimulai pada 1 Juli 2025, menyusul sidang paripurna DPR yang akan merespons pandangan fraksi-fraksi.
“Tanggal 1 nanti Menkeu akan hadir di Paripurna. Setelah itu, kita langsung gelar rapat kerja soal APBN 2026. Banyak masalah berat yang harus kita tuntaskan,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Buya Said sapaan akrab dari MH Said Abdullah, menilai tantangan utama dalam menyusun RAPBN 2026 adalah ketidakpastian global. Politisi Senior PDI Perjuangan ini menyebut proteksionisme ekonomi oleh negara-negara besar telah membuat globalisasi kehilangan arah dan memperburuk arus perdagangan internasional.
“Tahun ini dan tahun depan situasinya tidak jauh berbeda. Musuh kita adalah ketidakpastian. Negara-negara besar makin protektif. Kita butuh pertumbuhan 5,2–5,3 persen agar APBN tetap sehat dan kredibel,” tegas Politisi PDI Perjuangan asal Sumenep Madura ini.
Politisi yang dikenal dekat dengan rakyat kecil di Pulau Madura ini, juga menyindir kebijakan Presiden Amerika Serikat yang dinilai memicu gejolak global dan menghambat lalu lintas perdagangan internasional. Banggar DPR RI menaruh harapan besar pada Menkeu Sri Mulyani untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi global.
“APBN kita ke depan harus adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Kita tidak boleh abai terhadap dinamika global yang bisa merusak pondasi ekonomi kita,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan fokus pada pembahasan awal RAPBN 2026 dan evaluasi APBN 2024 dalam masa sidang ini. Pidato tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
“Situasi global yang dinamis dan penuh risiko harus diantisipasi dalam KEM PPKF 2026 agar kapasitas APBN tetap terjaga untuk mendukung pembangunan nasional,” pungkasnya. (Den)
Comment