Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025 | News Satu- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa menaikkan tarif pajak dalam RAPBN 2026. Menurutnya, kondisi masyarakat belum sepenuhnya pulih, sehingga strategi pajak harus difokuskan pada perluasan basis usaha dan penguatan perekonomian riil.
“Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang. Perluas kebunnya, perbanyak pelaku usaha, dan besarkan skala usahanya. Dari situlah penerimaan negara akan naik,” kata Said, Jumat (22/8/2025).
Global Masih Bergejolak, Indonesia Harus Adaptif
Said mengingatkan bahwa ekonomi global masih tertekan akibat perang dagang, konflik geopolitik, dan proteksionisme. Meski begitu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia naik dari 2,8% (2025) menjadi 3% (2026). Ia menekankan bahwa krisis harus dijadikan peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi.
“Kebijakan fiskal harus adaptif, komprehensif, dan memberi harapan bahwa ekonomi kita bisa tumbuh inklusif,” ujarnya.
Kemandirian Energi dan Pangan Jadi Kunci
Menurut Said, tren proteksionisme harus dijawab dengan ketahanan energi dan pangan. Ia mencontohkan India yang memiliki strategic petroleum reserve.
“Kita perlu strategi ofensif. Jangan hanya bertahan dengan defisit APBN,” tegasnya.
Di sisi lain, Said mengapresiasi pertumbuhan sektor pertanian 10,52% dan peternakan 8,8% di kuartal I 2025. Ekspor nasional juga tumbuh 6,6%. Namun, ia mengingatkan ancaman dari kebijakan tarif tinggi Presiden AS Donald Trump yang bisa mengganggu perdagangan global.
Investasi Lesu, Pemerintah Harus Yakinkan Investor
Pertumbuhan investasi domestik hanya 2,12% pada kuartal I 2025, akibat investor memilih wait and see. Said menilai pemerintah harus menyiapkan strategi komprehensif agar investor yakin menanam modal di sektor riil.
“Tujuannya jelas: mendorong permintaan, menyerap lapangan kerja, dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” kata Said.
Sorotan RAPBN 2026: Pajak, Rupiah, dan TKDD
Dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan Rp 3.147,7 triliun, naik Rp 282,2 triliun dari 2025. Dari jumlah itu, penerimaan pajak Rp 2.692 triliun. Said mendukung target itu, tetapi mengingatkan agar tidak dibebankan lewat kenaikan tarif pajak. Ia juga menyoroti turunnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Rp 919 triliun (2025) menjadi Rp 650 triliun (2026).
“Ini bisa memicu pemda menaikkan pajak daerah, yang akhirnya membebani rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Said meminta pemerintah memperluas skema local currency dalam perdagangan internasional agar tidak tergantung pada dolar AS, serta mengarahkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan ke sektor riil, bukan sekadar ke Surat Berharga Negara (SBN).
Game Changer Harus Nyata, Bukan Pencitraan
Said menutup dengan pesan agar program-program besar Presiden Prabowo Subianto seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi game changer.
“Program-program itu harus dikelola dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi rakyat agar memberi perubahan nyata,” pungkasnya. (Den)
Comment