Jakarta, Jumat 8 Agustus 2025 | News Satu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali unjuk taring dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tiga lokasi berbeda pada Kamis, 7 Agustus 2025. Penindakan dilakukan serentak di Sulawesi Tenggara (Sulteng), Jakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka membongkar dugaan korupsi yang melibatkan proyek strategis: peningkatan status rumah sakit menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Benar bahwa hari ini kami dari Kedeputian Penindakan melakukan tangkap tangan di beberapa tempat,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Gutur, Jumat (8/8/2025).
7 Orang Diciduk, OTT Masih Berlangsung
Dari operasi tersebut, KPK mengamankan tiga orang di Jakarta dan empat orang di Kendari, Sulteng. Penindakan di Sulawesi Selatan masih berlangsung hingga berita ini diturunkan.
“Tim dari Jakarta mengamankan 3 orang, sedangkan tim di Kendari mengamankan 4 orang,” jelas Asep.
DAK Peningkatan Rumah Sakit Diduga Jadi Bancakan
Skandal ini terkait dengan penyuapan dalam proyek peningkatan kualitas atau status rumah sakit yang dibiayai melalui DAK Kesehatan. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperkuat layanan publik di sektor kesehatan justru diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum pejabat dan pihak swasta.
“Konsepnya penyuapan, dari pihak swasta ke penyelenggara negara,” tegas Asep.
Siapa Saja yang Terlibat?
Menurut KPK, mereka yang diamankan berasal dari dua unsur utama: pihak swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keduanya diduga bekerja sama dalam memperdagangkan proyek-proyek pemerintah, termasuk pembangunan fasilitas rumah sakit.
DAK Kesehatan: Dana Vital yang Rentan Korupsi
DAK merupakan instrumen fiskal pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan infrastruktur dasar daerah, termasuk rumah sakit. Namun, kasus ini kembali menunjukkan betapa rawannya pengelolaan DAK ketika pengawasan longgar dan integritas pejabat daerah dipertaruhkan.
Pengembangan Kasus: Arah Investigasi KPK
KPK akan mendalami aliran dana, komunikasi antar pihak, dan pengadaan proyek. Penyelidikan juga mengarah pada kemungkinan keterlibatan jaringan korupsi lintas daerah yang selama ini luput dari pantauan publik. (Den)
Comment