Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025 | News Satu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang mengejutkan publik. Kali ini, targetnya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) berinisial IE, yang diamankan bersama 10 orang lainnya pada Rabu malam (20/8/2025).
Dalam OTT tersebut, penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah signifikan, puluhan unit mobil mewah, hingga sepeda motor premium merek Ducati.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa kasus yang membelit IE berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
“Ini terkait dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan untuk meloloskan proses sertifikasi K3. IE dan pihak-pihak lain sedang dalam pemeriksaan,” jelas Fitroh, Kamis (21/8/2025).
Rangkaian OTT dan Penetapan Status
Fitroh menambahkan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Selain Wamenaker, penyidik juga mengamankan pejabat kementerian serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan tersebut.
Saat ini, IE telah dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. OTT ini menjadi perhatian publik lantaran IE baru dilantik sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 lalu.
Profil Singkat IE: Dari Kontroversi hingga OTT
Pria berusia 50 tahun kelahiran Riau itu sebelumnya sempat viral karena ucapannya yang menuai kritik tajam di masyarakat, hingga melahirkan tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Namun, langkah politiknya justru makin naik hingga akhirnya ditunjuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kini, kariernya dipertaruhkan setelah namanya terseret dalam OTT KPK dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait sertifikasi K3.
Momentum Pemberantasan Korupsi
Kasus ini sekaligus menjadi ujian serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kerap menekankan pentingnya good governance dan pemerintahan bersih dari praktik korupsi. OTT terhadap pejabat setingkat Wamenaker memberi sinyal bahwa KPK masih aktif mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang di tubuh kementerian.
“Kasus ini menegaskan komitmen KPK untuk menindak tegas siapa pun yang menyalahgunakan jabatan, termasuk pejabat tinggi negara,” tambah Fitroh. (Den)
Comment