Jakarta, Selasa 10 Maret 2026 | News Satu- Kritik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terhadap tingginya syarat nilai TOEFL dalam program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memicu respons dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.
Politisi yang akrab disapa Ning Lia itu menilai pernyataan Bahlil perlu menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serius terhadap kebijakan seleksi beasiswa LPDP, khususnya terkait persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang dinilai terlalu tinggi.
Menurut Lia, standar nilai TOEFL yang tinggi berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi calon penerima beasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Apa yang disampaikan Pak Menteri Bahlil sangat relevan. Jika syarat TOEFL sangat tinggi, secara logika mereka yang mampu mencapainya adalah mahasiswa yang sejak awal memiliki kemampuan ekonomi untuk mengikuti kursus bahasa Inggris yang biayanya tidak murah,” ujar Lia, Selasa (10/3/2026).
Ning Lia menilai akses terhadap pelatihan bahasa Inggris berkualitas masih banyak didominasi oleh kalangan yang memiliki kemampuan finansial lebih kuat. Kondisi tersebut berpotensi membuat kesempatan memperoleh beasiswa negara tidak sepenuhnya merata.
Putri ulama nasional KH Masykur itu juga menyoroti bahwa syarat bahasa Inggris yang tinggi secara tidak langsung dapat mendorong orientasi penerima beasiswa lebih banyak pada program studi luar negeri dibandingkan penguatan pendidikan dalam negeri.
“Dengan syarat seperti itu, secara tidak langsung peluang LPDP lebih condong untuk studi luar negeri, bukan dalam negeri. Padahal dana negara yang nilainya triliunan rupiah seharusnya juga diarahkan untuk memperkuat perguruan tinggi di Indonesia,” tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Lia menilai pemerintah perlu menyeimbangkan pemanfaatan dana LPDP agar tidak hanya fokus pada pendidikan luar negeri, tetapi juga memberikan porsi signifikan bagi pengembangan perguruan tinggi nasional.
Menurutnya, banyak universitas di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan kebijakan dan pembiayaan pendidikan yang memadai.
“Minimal alokasinya seimbang antara studi luar negeri dan dalam negeri. Jangan sampai justru lebih besar ke luar negeri,” ujarnya.
Ning Lia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap skema dan persyaratan program LPDP agar beasiswa tersebut benar-benar menjadi instrumen pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Ia menegaskan bahwa investasi negara di sektor pendidikan harus mampu menjangkau lebih luas masyarakat sekaligus mendorong penguatan kualitas pendidikan tinggi nasional secara berkelanjutan. (Kiki)
