News Satu, Jakarta, Jum’at 30 Juli 2021- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, berbagai kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Termasuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bukan untuk mengekang masyarakat, melainkan demi keselamatan bersama bangsa Indonesia.
“Kita harus memahami bahwa aturan pemerintah tentang PPKM harus kita dukung sepenuhnya,” ungkapnya, Jum’at (30/7/2021).
Menkumham menuturkan, kebijakan PPKM merupakan ikhtiar bersama untuk segenap lapisan bangsa. Guna memutus mata rantai penularan COVID-19 yang masih terus terjadi.
Meskipun kebijakan tersebut berdampak luas kepada masyarakat. Terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal itu harus tetap dilakukan agar pandemi segera bisa
Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberian bantuan sosial (bansos). Khususnya untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di berbagai daerah.
Misalnya, pemberian obat-obatan, subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, bantuan sosial tunai dan lain sebagainya yang terus dilakukan.
“Dalam konteks ini Kemenkumham ingin memberikan sebagian apa yang dimiliki kepada masyarakat melalui sumbangan para pegawai,” ujarnya.
Pemberian bansos yang dinamakan Kumham Peduli, Kumham berbagi merupakan bentuk solidaritas kepada masyarakat. Terutama kepada segenap warga yang terdampak pandemi COVID-19.
Tak ayal jika pada kegiatan tersebut, Menkumham menyerahkan dana sosial secara simbolis. Khusus kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang berada di Pulau Jawa dan Bali, Kamis pagi.
“Tujuh Kantor Wilayah penerima dana sosial yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali,” tutupnya.(Yud)
Comment