Jakarta, News Satu, Jumat 18 Juli 2025- Pemerintah kembali mengantongi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya secara beruntun. Namun, di balik prestasi itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberi catatan tegas.
“Kita mengapresiasi pemerintah yang sembilan tahun berturut-turut meraih WTP. Tapi jangan terbuai. Ada 18 rekomendasi BPK yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Said Abdullah, di Senayan Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Politisi asal Madura yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini menilai, rekomendasi BPK memang bukan temuan material, namun krusial untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas fiskal pemerintah.
Empat Rekomendasi Penting BPK yang Disorot Said Abdullah:
– Tata kelola kuota jamaah haji harus sesuai regulasi
– Validasi dan verifikasi data penerima bantuan pendidikan (Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah)
– Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar bansos
– Evaluasi dan percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
Said Abdullah memastikan seluruh rekomendasi akan dibahas di Panja Perumus Kesimpulan DPR RI, sebagai langkah konkret mendorong pemerintah menuntaskan catatan dari BPK.
Defisit APBN di Bawah Target, Said Tetap Ingatkan Pemerintah
Selain soal WTP, Said mengapresiasi capaian pengelolaan fiskal pemerintah. Pada Semester I 2025, defisit APBN berhasil ditekan ke 2,3 persen, lebih baik dari target 2,4 persen yang tercantum dalam Nota Keuangan APBN 2024.
“Defisit di bawah target adalah prestasi, tapi kualitas pengelolaan fiskal harus tetap ditingkatkan. Jangan sampai prestasi ini membuat kita puas diri,” tandasnya.
Said Abdullah menegaskan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah, dan BPK demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab.
“Sinergi merupakan kunci dalam tercapainya keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (Den)
Comment