Jakarta, Jumat 20 Maret 2026 | News Satu- Presiden RI, Prabowo Subianto, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah kepala daerah yang dinilai belum optimal dalam mengelola anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis, Presiden menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya difokuskan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar terserap secara administratif tanpa dampak nyata.
“Bupati kerja untuk rakyat, gubernur kerja untuk rakyat. Itu yang kita minta,” tegas Prabowo, Jumat (20/3/2026).
Sorotan Presiden mengarah pada masih banyaknya laporan masyarakat terkait infrastruktur yang belum memadai, khususnya jembatan desa yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah.
Prabowo menilai, persoalan tersebut mencerminkan lemahnya tanggung jawab dan kurangnya optimalisasi anggaran di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Rakyat harus bersuara dulu, baru ditangani. Bahkan Presiden harus turun tangan. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Presiden Prabowo menegaskan, kebutuhan dasar seperti pembangunan jembatan sebenarnya dapat diselesaikan melalui efisiensi anggaran daerah tanpa harus bergantung pada intervensi pemerintah pusat.
Lebih jauh, Presiden juga mempertanyakan efektivitas penggunaan dana desa yang selama ini telah digelontorkan untuk pembangunan di tingkat lokal.
“Dana desa ada, tapi ke mana? Bupati ke mana, gubernur ke mana?,” pungkasnya.
Meski demikian, Presiden menyatakan siap mengambil tanggung jawab apabila persoalan tersebut tidak tertangani. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta komitmen kepala daerah dalam memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pernyataan ini menjadi peringatan tegas dari pemerintah pusat agar kepala daerah lebih responsif, efisien, dan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. (Den)