Jakarta, Minggu 21 Juni 2026 | News Satu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan mengambil alih maupun menduplikasi penanganan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung. KPK menegaskan pentingnya koordinasi antarpenegak hukum untuk menjaga efektivitas proses hukum sekaligus memberikan kepastian kepada publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, setiap penanganan perkara korupsi harus dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing institusi dengan mengedepankan sinergi dan koordinasi.
“KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum lain,” kata Budi, Minggu (21/6/2026).
Menurutnya, kolaborasi antarpenegak hukum menjadi kunci agar proses penyidikan, pengungkapan kasus, hingga pemulihan kerugian negara dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Budi menegaskan, fokus utama KPK saat ini adalah memastikan proses hukum terhadap dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum dapat berjalan secara optimal sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.
Selain mendukung proses penegakan hukum, KPK juga terus menjalankan fungsi pencegahan korupsi melalui pengawasan terhadap tata kelola program-program strategis pemerintah, termasuk Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Budi mengungkapkan, KPK sebelumnya telah melakukan kajian mendalam terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dan menemukan sejumlah potensi risiko yang dapat membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran maupun praktik korupsi.
Atas temuan tersebut, KPK telah menyampaikan berbagai rekomendasi perbaikan kepada kementerian, lembaga, dan pihak terkait untuk memperkuat sistem pengawasan serta akuntabilitas pelaksanaan program. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Upaya pencegahan melalui penguatan sistem dan tata kelola yang baik juga menjadi bagian penting agar potensi penyimpangan tidak terus berulang.
“Oleh karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan program-program strategis pemerintah berjalan efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
KPK memastikan akan terus memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga integritas program pemerintah sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan mengedepankan penegakan hukum yang terkoordinasi dan penguatan sistem pencegahan, KPK berharap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari potensi penyalahgunaan anggaran negara. (Den)
