Jakarta, Minggu 2 November 2025 | News Satu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) terus berjalan. Tim penyelidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk mereka yang diduga mengetahui detail anggaran dan mekanisme proyek strategis nasional itu.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena proyek yang menelan biaya lebih dari Rp114 triliun tersebut diduga mengalami mark up anggaran hingga tiga kali lipat dibanding proyek serupa di Tiongkok.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, tim penyelidik pekan ini melakukan serangkaian permintaan keterangan kepada berbagai pihak terkait. Langkah ini untuk memperkuat pemetaan awal terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek KCIC, baik dari sisi pengadaan, pembebasan lahan, maupun penggunaan dana investasi.
“Dalam penyelidikan perkara KCIC, penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak. Setiap informasi sangat membantu untuk mengungkap perkara ini,” ujar Budi, Minggu (2/11/2025).
Saat disinggung mengenai pihak yang dipanggil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Budi enggan memberikan detail. Ia menegaskan, KPK berhati-hati dalam menjaga objektivitas penyelidikan agar proses hukum tidak bias.
“Terkait materi maupun pihak yang diundang, kami belum bisa sampaikan lengkap. Proses masih tahap penyelidikan,” tandasnya.
Budi menegaskan, penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sudah dilakukan sejak awal 2025. KPK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Kami pastikan penyelidikan perkara KCIC masih terus berprogres,” tegasnya.
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD turut menyoroti dugaan korupsi proyek KCIC. Dalam tayangan YouTube pribadinya, Mahfud menyebut adanya mark up biaya pembangunan yang sangat signifikan.
“Menurut perhitungan, biaya per kilometer kereta cepat Whoosh mencapai 52 juta dolar AS. Sedangkan di Tiongkok, hanya 17 hingga 18 juta dolar AS. Ini tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.
Ia mendesak aparat penegak hukum menelusuri kejanggalan tersebut karena berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.
“Kalau biayanya naik tiga kali lipat, publik berhak curiga. Ini indikasi penyimpangan serius,” ujarnya.
Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) menjadi proyek transportasi pertama di Indonesia dengan teknologi tinggi dan investasi besar. Namun sejak awal, proyek ini menuai kritik tajam akibat pembengkakan biaya, keterlambatan jadwal, dan dugaan penyimpangan administratif.
KPK memastikan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek strategis nasional agar bebas dari praktik korupsi yang dapat merugikan negara.
“KPK berkomitmen menjaga seluruh proyek nasional agar dikelola secara transparan dan efisien,” tutup Budi. (Den)
Komentar