Jakarta, Senin 6 Juli 2026 | News Satu- Kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 berpotensi jauh lebih rendah dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya mencapai Rp270,2 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan program prioritas pemerintah tersebut dapat dijalankan dengan anggaran sekitar Rp174 triliun tanpa mengurangi kualitas makanan dan layanan kepada penerima manfaat.
Jika dibandingkan dengan pagu indikatif Rp270,2 triliun, terdapat selisih sekitar Rp96,2 triliun. Namun, angka Rp174 triliun tersebut masih berupa perhitungan awal dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah bersama DPR dalam pembahasan APBN 2027.
Said mengatakan estimasi kebutuhan anggaran tersebut didasarkan pada evaluasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), cakupan penerima manfaat, serta komponen program lain yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk penanganan stunting dan layanan bagi ibu hamil.
“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Salah satu faktor yang memengaruhi perhitungan anggaran adalah kebutuhan jumlah SPPG sebagai pusat pelayanan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Said, kebutuhan operasional program diperkirakan cukup ditopang sekitar 21.000 SPPG, lebih rendah dibandingkan angka 27.000 titik yang sebelumnya digunakan dalam perhitungan.
Penyesuaian jumlah SPPG tersebut dinilai dapat memengaruhi kebutuhan anggaran secara signifikan tanpa harus mengurangi cakupan pelayanan kepada penerima manfaat.
Said mengakui terdapat selisih besar antara proyeksi sebelumnya dan estimasi terbaru yang disampaikannya.
“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa besaran anggaran MBG 2027 belum final karena masih harus dibahas bersama pemerintah dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pembahasan mengenai besaran anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan menjadi bagian dari proses penyusunan RAPBN 2027.
Said mengatakan keputusan final baru dapat diambil setelah pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan anggaran sebelum pengesahan APBN pada September 2026.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” kata Said.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa estimasi Rp174 triliun masih dapat berubah mengikuti perkembangan pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Said menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas makanan yang diterima peserta didik maupun penerima manfaat lainnya.
Menurutnya, pembahasan mengenai anggaran MBG tidak seharusnya hanya berfokus pada besarnya angka, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran, tata kelola program, serta kualitas gizi yang diberikan.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Yang penting menjaga kualitas,” ujarnya.
Ia menekankan tata kelola dan standar gizi harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program.
“Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tegas Said.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 mencapai Rp270,2 triliun.
Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan sasaran sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, Agustina menegaskan angka tersebut belum final karena masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Sekali lagi ini belum final karena belum dibahas. Nanti tolong hati-hati nulisnya. Kami masih akan terus membahas,” kata Agustina.
Pemerintah masih mengevaluasi jumlah penerima manfaat, kebutuhan anggaran, hingga efektivitas operasional SPPG.
Salah satu simulasi yang sedang dikaji menunjukkan jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar delapan juta orang sebagai bagian dari penajaman sasaran dan peningkatan efisiensi pelaksanaan program.
Evaluasi terhadap kebutuhan SPPG juga menjadi perhatian karena operasional pusat pelayanan tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam struktur biaya Program Makan Bergizi Gratis.
Hasil evaluasi pemerintah bersama pembahasan DPR akan menentukan besaran akhir anggaran MBG dalam APBN 2027.
Dengan selisih proyeksi mencapai sekitar Rp96,2 triliun, pembahasan anggaran MBG diperkirakan menjadi salah satu isu strategis dalam penyusunan APBN 2027.
Tantangan pemerintah dan DPR adalah memastikan efisiensi anggaran berjalan tanpa mengurangi cakupan pelayanan, kualitas gizi, serta akuntabilitas program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat tersebut. (Den)
