Jakarta, Senin 6 April 2026 | News Satu- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan penolakannya terhadap wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya diusulkan oleh Jusuf Kalla.
Penolakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah yang turut menekan kondisi fiskal negara.
Menurut Said, kebijakan pengurangan subsidi berisiko langsung membebani masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada bantuan energi dari pemerintah.
“Subsidi untuk rakyat tidak boleh dikurangi,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Ia menilai pemerintah seharusnya tidak menjadikan subsidi sebagai opsi pertama dalam merespons kenaikan harga energi global. Sebaliknya, evaluasi terhadap harga BBM nonsubsidi dinilai lebih rasional untuk dipertimbangkan.
Said menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi masih memungkinkan dilakukan dengan perhitungan matang, termasuk memperhatikan dampak inflasi yang dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi.
“Kalau ada penyesuaian, sebaiknya pada BBM nonsubsidi. Tapi tetap harus dihitung dampak inflasinya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan distribusi subsidi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran. Menurutnya, penguatan sistem verifikasi penerima subsidi perlu dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
Ia bahkan mengusulkan pemanfaatan teknologi seperti identifikasi biometrik untuk memastikan distribusi LPG subsidi lebih akurat dan tidak disalahgunakan.
“Subsidi harus tepat sasaran agar efektif dan tidak membebani anggaran negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM sebagai langkah mengendalikan defisit anggaran di tengah kenaikan harga energi global.
Namun DPR menilai, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global. (Den)