Jakarta, Selasa 4 November 2025 | News Satu- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyusul pembahasan restrukturisasi pembiayaan proyek strategis nasional tersebut yang mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun.
Dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Selasa (4/11/2025), Said menjelaskan bahwa sejak awal, proyek Kereta Cepat Whoosh merupakan kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan perusahaan asal Tiongkok dengan komposisi saham 60 persen Indonesia dan 40 persen China.
Namun, ketika terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun, maka pembagian risiko dan modal pun ikut berubah. Akibatnya, pemerintah harus turut menanggung sebagian beban proyek melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ketika ada cost overrun, tentu pembagian risiko dan modal juga ikut berubah. Maka APBN harus ikut menanggungnya,” ujar Said kepada awak media, Selasa (4/11/2025).
Said menjelaskan, untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, Kementerian Keuangan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai tambahan modal bagi konsorsium BUMN Indonesia. Selain itu, proyek ini juga mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) yang menjadi bagian dari restrukturisasi pembiayaan.
Lebih lanjut, setelah pengelolaan BUMN Indonesia diambil alih oleh Danantara Indonesia, tanggung jawab terhadap utang proyek Whoosh pun resmi beralih ke lembaga tersebut.
“Danantara menjadi pihak yang wajib menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk liability dan kewajiban utangnya,” jelas legislator asal Madura itu.
Menurut Said, keputusan akhir tentang siapa yang menanggung utang proyek Whoosh berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Bila Presiden memutuskan untuk menggunakan dana APBN, maka negara harus siap menjalankannya.
“Kita tunggu kebijakan Bapak Presiden. Kalau memang utangnya akan dibayar menggunakan APBN, maka APBN yang menanggung,” tegas Said.
Said juga menekankan bahwa fiskal negara masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Secara fiskal kita masih kuat. Dana cadangan dan DBA juga tersedia. Tapi penggunaan anggaran harus tetap diarahkan untuk mendukung sektor riil agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung. Menurutnya, seluruh proses dan pembiayaan proyek sudah dikaji secara matang dan pemerintah akan bertanggung jawab penuh.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya yang akan tanggung jawab,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta.
Presiden menilai, proyek ini memiliki dampak besar terhadap pengurangan kemacetan, polusi, serta peningkatan efisiensi transportasi antarwilayah.
“Rakyat harus dilayani dengan baik. Teknologi ini tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya tanggung jawab Presiden. Jadi saya yang tanggung jawab Whoosh,” pungkasnya. (Den)
Komentar