Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025 | News Satu- Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap maraknya praktik tambang ilegal di Indonesia yang dinilai merugikan negara hingga Rp300 triliun. Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Presiden menegaskan tidak ada pihak yang akan dilindungi, termasuk dari kalangan militer, polisi, maupun politikus.
“Saya beri peringatan, baik jenderal TNI, jenderal polisi, atau mantan jenderal. Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden bahkan meminta kader partai politik – termasuk Gerindra – yang terlibat dalam praktik tambang ilegal agar bersedia menjadi justice collaborator untuk membongkar mafia tambang yang merugikan negara.
Polri Buka Penyidikan di 7 Provinsi
Sebagai tindak lanjut, Bareskrim Polri melalui Dittipidter resmi membuka penyidikan tambang ilegal di tujuh provinsi yakni, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua Barat. Selain itu, penyidikan juga meluas ke tambang batu galena (batu hitam) di Gorontalo serta tambang nikel di Maluku Utara.
“Kami juga menelusuri perkara tambang batu bara di Kaltim, tambang nikel di Sulawesi Tengah, hingga tambang batu dan pasir di Jawa Tengah serta Jawa Timur,” ungkap Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Rabu (20/8/2025).
Kasus Tersangka Pertama
Dalam penyidikan terbaru, Polri telah menetapkan Marcel Sunyoto, Direktur PT Karya Lisbeth, sebagai tersangka. Perusahaan tersebut diduga membeli bahan baku zirkon dari area pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Tengah.
“Marcel ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Agustus 2025. Perannya masih kami dalami bersama keterlibatan pihak lain,” jelas Brigjen Nunung.
Ancaman Serius: Negara Dirugikan, Lingkungan Rusak
Pemerintah menilai tambang ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak lingkungan, mengancam keselamatan warga, hingga merampas hak rakyat atas pengelolaan sumber daya alam. Prabowo menegaskan, tidak akan ada kompromi dalam pemberantasan mafia tambang.
“Tidak ada tempat bagi pelindung tambang ilegal. Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu,” pungkasny.
Dengan sinergi antara Presiden dan Polri, publik kini menaruh harapan besar agar jaringan mafia tambang ilegal benar-benar dibongkar, termasuk oknum-oknum kuat yang selama ini berada di balik layar. (Den)
Comment