Jakarta, Selasa 23 September 2025 | News Satu- Isu jaminan kesehatan masyarakat miskin kembali mengemuka dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Sosial di Senayan, Selasa (23/9/2025).
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia, tampil lantang memperjuangkan agar skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dialihkan pembiayaannya ke pemerintah pusat.
Menurut Ning Lia, langkah ini sangat penting untuk mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di berbagai daerah. Ia menyoroti Kabupaten Magetan, yang saat ini baru mencapai 78 persen, akibat penonaktifan 6.800 peserta PBID—sebagian besar warga miskin dengan penyakit kronis maupun katastropik.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang sakit justru kehilangan akses layanan hanya karena kendala teknis. Pemerintah pusat harus hadir mengambil alih pembiayaan PBI daerah agar target UHC bisa tercapai,” tegas Ning Lia.
Senator muda asal Jatim itu menekankan, pengambilalihan PBID oleh pusat akan memberikan ruang fiskal bagi daerah untuk memperluas kepesertaan JKN. Ia mencontohkan daerah tetangga seperti Ponorogo dan Ngawi yang sudah berhasil mencapai UHC 100 persen.
Selain soal kesehatan, Ning Lia juga menyoroti problem Sekolah Rakyat (SR) yang kekurangan guru. Mayoritas tenaga pengajar harus mengajar jauh dari domisili, padahal siswa SR berasal dari keluarga miskin kategori Desil 1 dan 2, serta tinggal di boarding school.
Dalam kesempatan itu, Ning Lia juga menyinggung tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mencapai 2,3 juta orang, sementara fasilitas rehabilitasi Kemensos hanya tersedia di 30 sentra. Ia mempertanyakan strategi pemerintah dalam memperluas layanan rehabilitasi sosial.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar di tahun 2025 untuk program perlindungan sosial:
– Program Sembako: Rp 43,86 triliun
– YAPI: Rp 705,6 triliun
– PKH: Rp 28,709 triliun
– Program Permakanan: Rp 1,48 triliun
Agus menegaskan, Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPD RI agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran.
“Sekolah Rakyat akan terus dibuka di berbagai daerah sebagai upaya memutus rantai kemiskinan sejak dini. Kami siapkan kurikulum menyeluruh, boarding school, hingga penguatan karakter dan spiritualitas,” pungkasnya. (Kiki)
Comment